SURABAYA (Realita)– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menjalin kerjasama trilateral dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik pembangunan daerah.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025). Surabaya ditunjuk sebagai pilot project nasional dalam penguatan sistem data pembangunan berbasis integrasi lintas instansi.
Baca juga: Pembebasan Lahan Kampung Taman Pelangi Rampung, Proyek Flyover Segera Dibangun
Kerjasama ini mencakup penyediaan, pemanfaatan, pemadanan, pertukaran, dan pengembangan data pembangunan daerah, serta peningkatan kapasitas SDM. Selain itu, juga meliputi pengembangan metodologi dan sistem informasi statistik, dukungan sensus, survei, serta pendataan sosial dan ekonomi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menginisiasi model kerjasama tersebut. Ia menilai model ini dapat direplikasi di daerah lain untuk menghasilkan data yang akurat dan mendorong kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami mendukung penuh agar model ini bisa diterapkan secara nasional. Dengan kerjasama ini, diharapkan data yang dihasilkan lebih akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Tito.
Baca juga: Baru Beroperasi, Satgas Premanisme dan Mafia Tanah Surabaya Terima Puluhan Aduan
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan dengan Kementerian Perumahan mengenai validitas data kemiskinan. Ia menyebutkan, Surabaya memiliki sistem pendataan yang detail hingga tingkat Rukun Warga (RW), yang menjadi dasar MoU tersebut.
“Kami berharap dalam waktu satu bulan ke depan, proses integrasi data dapat selesai dan menjadi model nasional,” kata Eri.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, juga menyambut baik kerjasama ini. Ia menekankan pentingnya pembaruan data sosial ekonomi melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan integrasi data kependudukan.
Baca juga: Bayar Parkir Non-tunai Ditolak Jukir, Wali Kota Eri: Laporkan ke Satgas Anti-Preman
“Kerjasama ini diharapkan menghasilkan data berkualitas dan pelayanan publik yang lebih terintegrasi,” ujar Amalia.
Dengan dimulainya kerjasama ini, Pemkot Surabaya menjadi daerah pertama yang menerapkan model data tunggal sosial ekonomi nasional, yang akan menjadi acuan bagi kebijakan pembangunan di masa mendatang.yudhi
Editor : Redaksi