BPJS Ketenagakerjaan Juanda Sosialisasi ke Calon Debitur KURDA Sidoarjo

realita.co
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda sosialisasi program BPU ke para calon Debitur KURDA Sidoarjo.

SIDOARJO (Realita) — Dalam upaya memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda menyelenggarakan sosialisasi Program Bukan Penerima Upah (BPU) kepada calon debitur Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini diikuti sekitar 50 pelaku UMKM lokal.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda, Guguk Heru Triyoko, dalam sambutannya menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi sektor informal.

Baca juga: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan Bersama PT POS IND dan KCS Untuk Perlindungan UMKM

Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, namun seringkali belum terlindungi dari risiko kerja yang bisa berdampak serius.

“Sektor UMKM sangat vital bagi perekonomian, namun seringkali kurang mendapatkan perhatian terkait perlindungan sosial. Dengan adanya program BPU ini, kami berharap para pelaku UMKM bisa bekerja dan mengembangkan usahanya dengan lebih tenang dan aman,” ujarnya.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Santuni Ahli Waris Kasun di Ponorogo

Program BPU dari BPJS Ketenagakerjaan mencakup dua program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Peserta yang daftar dan aktif bayar iuran akan mendapatkan manfaat berupa perlindungan penuh atas risiko kecelakaan kerja, termasuk biaya pengobatan dan perawatan medis yang sepenuhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan sosialisasi ini mendapat sambutan positif dari para pelaku UMKM. Mereka menyampaikan antusiasme dan harapan besar agar program ini mampu memberikan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan usaha mereka.

Baca juga: Disperinaker dan BPJS Ketenagakerjaan Rakor Tingkatkan Kepatuhan Jamsostek di Kota Surabaya

Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Juanda berharap dapat mendorong peningkatan partisipasi kepesertaan dari sektor informal, khususnya UMKM, agar semakin banyak pekerja dan pelaku usaha yang terlindungi secara menyeluruh dalam menjalankan aktivitas ekonominya. gan

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru