SURABAYA (Realita)– Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan dua nota bersama dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (5/8/2025), oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD Surabaya.
Baca juga: Pembebasan Lahan Kampung Taman Pelangi Rampung, Proyek Flyover Segera Dibangun
“Alhamdulillah hari ini sudah ada kesepakatan terhadap KUA-PPAS. Setelah ini akan ada tindak lanjut pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025,” kata Eri Cahyadi usai rapat.
Eri menegaskan, kolaborasi eksekutif dan legislatif sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat Surabaya. “Kami punya semangat bersama DPRD, apapun yang kita lakukan adalah untuk kepentingan masyarakat, tidak ada kepentingan lainnya,” tegasnya.
Menurut Wali Kota, belanja pemerintah menjadi tumpuan utama untuk mendongkrak perekonomian daerah di tengah menurunnya tiga dari empat komponen utama pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni daya beli, investasi, serta ekspor-impor.
“Hari ini mau tidak mau tiga faktor itu turun semua, maka kita harus menggerakkan belanja pemerintah. Caranya dengan mendorong pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Untuk mendukung akselerasi pembangunan, Pemkot Surabaya mengusulkan skema pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar. Dana itu direncanakan untuk pembangunan jalan, penanganan banjir, hingga penerangan jalan umum (PJU).
“Tidak boleh belanja itu berhenti meskipun pendapatan dari pusat atau provinsi turun. Kalau itu untuk menggerakkan ekonomi dan kepentingan masyarakat, harus kita jalankan,” ujar Eri.
Baca juga: Baru Beroperasi, Satgas Premanisme dan Mafia Tanah Surabaya Terima Puluhan Aduan
Ia menyebut, percepatan pembangunan harus dilakukan sekarang agar tidak membebani generasi mendatang dengan biaya yang semakin membengkak. “Kalau proyek Rp1 miliar dikerjakan 7 tahun ke depan, biayanya akan jauh lebih mahal. Maka pinjaman ini jadi solusi,” tambahnya.
Eri memastikan seluruh proyek dari pinjaman tersebut akan rampung dalam masa jabatannya, sehingga tidak menjadi beban pemerintahan selanjutnya.
“Kita pastikan selesai dalam waktu jabatan 5 tahun saya. Saya tidak ingin membebani kepada pemerintahan yang baru setelah jabatan saya selesai,” ujarnya.
Pemkot Surabaya sendiri memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur mencapai Rp20 triliun. Sementara dari total target APBD 2025 sebesar Rp12,3 triliun, hanya tersisa Rp1,7 triliun setelah dikurangi belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, program Rutilahu, dan beasiswa.
Baca juga: Bayar Parkir Non-tunai Ditolak Jukir, Wali Kota Eri: Laporkan ke Satgas Anti-Preman
“Kalau harus menunggu 20 tahun, proyek Rp1 miliar hari ini akan jadi sangat mahal nantinya. Jadi kita harus berani ambil langkah strategis,” tandas Eri.
Wali Kota juga menyebut bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Kemendagri dan telah diikuti pula oleh sejumlah daerah lain di Jawa Timur.
“Bahkan (nilai pinjaman) kita masih lebih kecil dibandingkan daerah lainnya. Dan kita sudah dapat dukungan dari Kemendagri secara tertulis,” pungkasnya.yudhi
Editor : Redaksi