JEMBER – Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) menilai praktik demokrasi di Indonesia mulai menjauh dari cita-cita pendiri bangsa, khususnya ajaran Presiden pertama RI Soekarno. Demokrasi politik dinilai belum mampu berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PA GMNI Prof. Arief Hidayat saat pelantikan pengurus DPC PA GMNI Jember, di Hall New Cempaka Hill Jember, Sabtu (7/11/2026).
Baca juga: Ketua DPP PA GMNI Sebut Penyadapan untuk Kepentingan Asing Bisa Masuk Kategori Makar
mengatakan, demokrasi seharusnya tidak berhenti pada proses politik dan pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, demokrasi harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, terutama kelompok kecil yang selama ini menjadi perhatian dalam ajaran Bung Karno.
Menurutnya, pembangunan nasional maupun daerah semestinya berorientasi pada kepentingan rakyat kecil atau kaum Marhaen. Namun, dalam praktiknya, kesejahteraan justru dinilai masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat belum merasakan hasil pembangunan secara merata.
"Demokrasi politik itu mempunyai relevansi yang signifikan terhadap demokrasi ekonomi, yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Tapi ternyata tidak. Kesejahteraan hanya diarahkan pada golongan-golongan tertentu sehingga masyarakat merasa tertinggal," ujarnya.
Arief menegaskan, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama. PA GMNI mendorong agar arah pembangunan Indonesia dikembalikan pada prinsip keadilan sosial, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi juga dirasakan masyarakat luas.
Selain persoalan demokrasi dan ketimpangan ekonomi, Arief juga menyoroti posisi Indonesia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia. Menurutnya, Indonesia tidak boleh terseret dalam persaingan kekuatan negara-negara besar, terutama poros Amerika Serikat, Beijing, dan Moskow.
Ia mengingatkan pentingnya mempertahankan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana diwariskan Soekarno. Indonesia harus tetap menjalin hubungan dengan negara lain tanpa terikat pada blok kekuatan tertentu.
" Kita tidak boleh berada dalam blok tertentu, tetapi harus menjalankan politik bebas aktif. Indonesia harus berada di tengah untuk menjadi pilar bagaimana dunia ini tenteram dan saling bergantung dalam pengertian yang positif," tegasnya.
Baca juga: GMNI Lamongan Resmi Dilantik, Aksara Kalijaga Serukan Persatuan dan Perjuangan Kerakyatan
Arief menyebut, prinsip politik bebas aktif juga berkaitan erat dengan upaya menjaga kedaulatan Indonesia. Hal itu sejalan dengan ajaran Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan kader PA GMNI dan GMNI di seluruh Indonesia agar tidak mudah terprovokasi oleh dinamika konflik antarelite politik nasional. Menurutnya, perbedaan kepentingan di tingkat kekuasaan tidak boleh mengorbankan persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Siapa pun yang menjabat, bagi kita tidak ada masalah. Yang terpenting adalah keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila harus kita jaga. Pembangunan juga harus kembali berorientasi kepada rakyat kecil, jangan hanya menguntungkan para oligarki," katanya.
Terkait isu penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh, Arief meminta persoalan tersebut diteliti lebih mendalam untuk mengetahui motif serta pihak yang berada di baliknya. Ia menilai, penyadapan terhadap kepala negara perlu mendapat perhatian serius, terlebih jika terdapat dugaan keterlibatan pihak asing.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah tindakan tersebut sebatas konflik antarkelompok atau sudah mengarah pada ancaman terhadap kedaulatan negara.
Arief menegaskan, PA GMNI harus mengambil peran sebagai organisasi intelektual yang mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan kebangsaan. Organisasi tersebut tidak boleh sekadar menjadi wadah berkumpulnya para alumni GMNI, tetapi juga harus aktif mengembangkan pemikiran Soekarno dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menyebut PA GMNI saat ini telah memiliki lebih dari 320 kepengurusan tingkat cabang di kabupaten dan kota, serta kepengurusan daerah di seluruh provinsi Indonesia.
Melalui konsolidasi organisasi dan forum intelektual, PA GMNI diharapkan mampu menghidupkan kembali pemikiran Trisakti dan Pancasila, sekaligus mengawal agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Editor : Redaksi