SURABAYA (Realita)- Aliansi Suroboyo Bergerak dan Srikandi Bergerak menggelar aksi damai di Taman Apsari depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (8/11/2026).
Kardono S. Rakhmadi koordinator umum aksi mengatakan, aksi damai di Surabaya ini membawa lima tuntutan yang mencerminkan aspirasi masyarakat atas berbagai persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini.
Baca juga: Ketua Fraksi PAN MPR RI Minta Gibran Ikhlas Mundur
“Hari ini, Aliansi Suroboyo Bergerak menyampaikan lima tuntutan utama yang mencerminkan aspirasi luas warga Surabaya atas berbagai persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini. Seruan yang kami sampaikan ini adalah tanda cinta kami kepada tanah air. Kami tulus menginginkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” katanya.
Lima tuntutan tersebut, pertama mendesak Prabowo Subianto Presiden dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden turun.
Pemerintahan saat ini, kata dia, tidak kompeten dalam mengelola negara secara menyeluruh.
Hal itu tercermin dari adanya kerusakan hutan terus berulang, pasar modal (IHSG) tidak stabil, penanganan bencana lambat, kasus keracunan pangan program MBG, praktik rangkap jabatan pejabat, kabinet yang terlalu gemuk, serta lemahnya transparansi keuangan negara.
“Dampak ketidakmampuan memimpin ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, warga menuntut pemerintahan ini mundur secara terhormat demi kepentingan rakyat.
Kedua, mendesak pemerintah agar menetapkan karhutla sebagai Bencana Nasional. Ia menegaskan, karhutla bukan sekadar masalah lingkungan, tetapi krisis kemanusiaan nasional yang berulang setiap tahun dengan dampak yang semakin meluas.
Apalagi, kabut asap melintasi batas provinsi, bahkan hingga ke negara tetangga, sehingga kesehatan jutaan orang terancam, ekologi hutan rusak parah, dan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah.
“Selain itu, kami menuntut penanganan yang adil dan layak bagi seluruh korban bencana alam mulai dari banjir di Sumatera, gempa di NTT, hingga bencana di daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia. Negara harus hadir dan melindungi warganya,” ujarnya.
Baca juga: Jimly Desak DPR segera Proses Pemakzulan Gibran
Ketiga, mendesak pemerintah untuk menghentikan program boros yang anti-rakyat dan anti-demokrasi. Ia menyebut, program seperti MBG, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes), Program Strategis Nasional (PSN), dan Batalyon Teritorial Pembantu menyerap anggaran hampir Rp1.000 triliun, namun tidak memberikan manfaat yang sebanding bagi rakyat.
“Sebaliknya, pos alokasi penting justru dikorbankan subsidi BBM, dana respons bencana, peningkatan literasi, dan dana otonomi daerah terancam dipangkas. Anggaran negara adalah uang rakyat, harus dikelola dengan jujur, transparan, dan tepat sasaran — bukan dihamburkan untuk program yang tidak jelas manfaatnya,” jelasnya.
Keempat, menuntut perbaikan tata kelola di segala bidang. Ia menegaskan, tekanan ekonomi masyarakat semakin berat, harga kebutuhan pokok terus naik namun tidak diiringi kenaikan upah yang layak.
Selain itu, ia menyebut bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih merajalela di berbagai instansi.
“Akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas semakin sulit dijangkau. Kesejahteraan tenaga medis dan tenaga pendidik pun belum membaik.
Baca juga: PKS Akui Ada Komunikasi Antar Parpol di DPR Terkait Pemakzulan Wapres
“Kami menuntut perbaikan tata kelola secara menyeluruh — dari transparansi anggaran hingga penindakan korupsi agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Kelima, massa mendesak pemerintah agar menghentikan represi dan dwi fungsi militer di ranah sipil. Ia menilai, pengembangan peran TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, tidak berorientasi pada peningkatan pertahanan negara, tetapi justru semakin memperluas pengaruhnya ke ruang kehidupan sipil, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (daerah 3T).
“Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang mengorbankan masyarakat setempat. Kami menuntut dikembalikannya tentara ke barak sesuai fungsi konstitusionalnya sebagai kekuatan pertahanan, serta dihentikannya segala bentuk represi terhadap warga yang menyampaikan aspirasi secara damai. Kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional setiap warga negara yang tidak boleh dibungkam,” jabarnya.
Aliansi Suroboyo Bergerak mengajak seluruh warga Surabaya dan masyarakat Indonesia untuk ikut bersuara.
“Perubahan bisa terwujud asalkan kita peduli, berani bersuara, dan bergerak bersama, bukan berdasarkan kebencian, tetapi keinginan tulus untuk menjadikan Indonesia lebih baik untuk kita semua,” tegas dia.lis
Editor : Redaksi