SIDOARJO (Realita) – Penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 346 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) diminta mengoptimalkan penerapan delapan fungsi keluarga di tengah masyarakat.
Mereka diharapkan menjadi penggerak program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) hingga tingkat desa dan kelurahan.
Baca juga: Pengurus PBSI Sidoarjo Dilantik, Pemkab Ingatkan Pentingnya Kekompakan untuk Jaga Prestasi
Pesan tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo H. Subandi saat menghadiri kegiatan penguatan peran PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Senin (16/11/2026). Kegiatan tersebut juga dihadiri para penyuluh dan koordinator penyuluh KB se-Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh kader PPKBD atas keikhlasan, pengabdian, serta kerja keras mereka selama ini. Ia berharap para kader terus hadir di tengah masyarakat sebagai penggerak, pendamping, sekaligus penghubung antara pemerintah dan keluarga.
“PPKBD bukan sekadar kader program keluarga berencana, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Menurut Subandi, keluarga merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun banyaknya program yang dilaksanakan. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas pengasuhan, kesehatan keluarga, kemandirian ekonomi, serta perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.
Untuk mewujudkannya, ia meminta seluruh kader PPKBD memperkuat penerapan delapan fungsi keluarga. Meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan.
Penerapannya dapat diwujudkan melalui penguatan pola pengasuhan anak, pencegahan perkawinan usia anak, peningkatan kesadaran kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, penguatan ekonomi rumah tangga, hingga perlindungan terhadap perempuan, anak, remaja, dan lanjut usia.
“Kita juga harus terus memperkuat upaya pencegahan stunting. Ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk kader PPKBD yang bersentuhan langsung dengan keluarga di masyarakat,” tegasnya.
Subandi mengungkapkan, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), prevalensi balita stunting di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebesar 14,8 persen pada 2021. Angka tersebut turun menjadi 8,4 persen pada 2023, namun kembali meningkat menjadi 10,6 persen pada 2024.
Untuk menekan angka tersebut, ia menekankan tiga langkah strategis. Pertama, memperkuat pendampingan keluarga berbasis data. Kader PPKBD harus mampu mengenali kebutuhan dan persoalan keluarga di wilayah masing-masing sehingga intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Baca juga: Soal Penanganan Ratusan Santri yang Keracunan MBG, Bupati Sidoarjo Ngaku Kecewa
Kedua, membangun kolaborasi lintas sektor. Sinergi PPKBD dengan pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, penyuluh KB, dan perangkat daerah harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi keluarga.
Ketiga, memastikan edukasi tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi berujung pada perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, kualitas keluarga yang sehat, mandiri, dan harmonis dapat terus ditingkatkan.
Ia juga menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data administrasi kependudukan pada 2025 mencapai sekitar 2,4 juta jiwa. Jumlah tersebut menjadi potensi pembangunan sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam memastikan setiap keluarga memperoleh edukasi, pendampingan, dan akses pelayanan yang memadai.
Dalam kesempatan itu, Subandi turut menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo. Program pemerintah pusat tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
“Alhamdulillah, program MBG dari Bapak Presiden sudah menyentuh anak-anak kita dan ibu hamil. Harapannya, ketika seluruh sasaran mendapatkan manfaat program ini, angka stunting di Kabupaten Sidoarjo juga dapat terus ditekan,” ucapnya.
Baca juga: Pemkab dan BPN Mulai Melakukan Pengukuran Lahan untuk Flyover Gedangan
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Sidoarjo Heni Kristiani mengatakan penguatan peran PPKBD menjadi penting di tengah beragam persoalan sosial yang dihadapi keluarga. Mulai dari persoalan stunting, anak putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga paparan paham radikalisme di kalangan remaja.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan kader yang dekat dengan kehidupan masyarakat. PPKBD diharapkan mampu menjadi jembatan antara program pemerintah dan kebutuhan keluarga di masing-masing wilayah.
“Ini merupakan tantangan yang harus kita cegah bersama untuk mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik,” katanya.
Heni menjelaskan, kegiatan penguatan peran PPKBD tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) serta Bunda Genre Kabupaten Sidoarjo. Melalui kegiatan ini, para kader diharapkan memperoleh penguatan pemahaman dan kapasitas dalam mengimplementasikan delapan fungsi keluarga.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran serta PPKBD dalam implementasi delapan fungsi keluarga guna menciptakan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.bam
Editor : Redaksi