MADIUN (Realita) – Persoalan pinjaman uang senilai Rp220 juta yang diduga belum dikembalikan seorang kepala desa (kades) di Kabupaten Madiun berujung ke ranah hukum. Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, melalui kuasa hukumnya resmi mengadukan persoalan tersebut ke Satreskrim Polres Madiun atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.
Kasus tersebut bermula dari niat Suparno membantu seseorang yang selama ini dianggap sebagai sahabat dekat. Berdasarkan pengakuannya, sebagian uang yang dipinjamkan digunakan untuk modal pencalonan kepala desa. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Suparno bahkan harus mencari pinjaman dari sejumlah pihak hingga mengagunkan sertifikat rumahnya ke bank.
Baca juga: Penyegaran Organisasi, Polres Madiun Resmi Rotasi Tiga Pejabat Strategis
Namun, uang yang dipinjamkan hingga mencapai sekitar Rp220 juta itu disebut tak kunjung dikembalikan. Akibatnya, Suparno kini harus menanggung beban cicilan bank lebih dari Rp8 juta setiap bulan, sementara rumah yang ditempatinya terancam disita karena kredit mengalami kemacetan.
Kuasa hukum Suparno, Handoko Setijo Joewono, mengatakan persoalan tersebut bukan sekadar hubungan utang-piutang biasa. Menurutnya, kliennya telah mengalami kerugian finansial akibat kepercayaan yang diberikan kepada pihak terlapor.
"Klien kami awalnya membantu karena hubungan persahabatan dan rasa percaya layaknya saudara kandung. Namun, dalam perjalanannya, uang yang sudah diserahkan hingga mencapai sekitar Rp220 juta tak kunjung dikembalikan. Sementara klien kami harus menanggung sendiri beban utang yang semakin berat," kata Handoko, Rabu (18/11/2026).
Handoko menjelaskan, hubungan pinjam-meminjam antara kliennya dengan pihak terlapor berlangsung beberapa kali. Pada awalnya, transaksi berjalan lancar. Namun, persoalan pembayaran mulai muncul sekitar akhir 2022.
Meski mulai mengalami kendala pengembalian, Suparno tetap memberikan pinjaman karena masih percaya terhadap hubungan baik yang telah terjalin. Hingga akhirnya, akumulasi pinjaman yang kini dipersoalkan mencapai sekitar Rp220 juta.
Upaya penyelesaian sebenarnya sempat dilakukan secara tertulis. Pada 24 September 2025, pihak terlapor disebut membuat surat pernyataan kesanggupan mengangsur pinjaman sebesar Rp75 juta. Dalam dokumen tersebut juga tercantum pernyataan kesediaan menempuh jalur hukum apabila mengingkari komitmen yang telah dibuat.
Sayangnya, komitmen tersebut belum memberikan kepastian pengembalian uang. Hingga kini, persoalan pinjaman tersebut masih belum terselesaikan.
Baca juga: Penagihan Utang Berujung Penghinaan dan Perampasan HP, Pelaku Dibekuk Polisi
Di sisi lain, kondisi keuangan Suparno semakin tertekan. Ia harus membayar angsuran bank lebih dari Rp8 juta setiap bulan. Bahkan, pembayaran kredit dilaporkan telah mengalami kemacetan selama sekitar tiga hingga empat bulan.
"Klien kami merasa stres dan khawatir apabila kredit terus macet, rumah yang dijadikan jaminan akan disita oleh pihak bank," jelas Handoko.
Sebelum membawa persoalan tersebut ke kepolisian, pihak Suparno mengaku telah menempuh upaya penyelesaian melalui dua kali somasi. Somasi pertama dilayangkan pada 19 Agustus 2026. Karena belum mendapatkan kepastian, somasi kedua kembali dikirimkan kepada pihak terlapor.
Namun, lantaran upaya tersebut belum membuahkan hasil, Suparno akhirnya memilih menempuh jalur hukum dengan mengadukan persoalan itu ke Polres Madiun.
Baca juga: Kapolres Madiun Kota, Ajak Mahasiswa dan Elemen Masyarakat Bersama Jaga Kamtibmas
Dalam pengaduannya, Suparno meminta kepolisian menindaklanjuti perkara tersebut dengan memeriksa pihak yang dilaporkan. Dugaan tindak pidana yang disampaikan berkaitan dengan Pasal 492 KUHP baru tentang penipuan dan/atau Pasal 486 KUHP baru tentang penggelapan.
Sejumlah dokumen turut disertakan sebagai bukti awal pengaduan. Di antaranya salinan kuitansi, tangkapan layar percakapan, surat pernyataan, rincian transaksi keuangan, serta dua surat somasi.
Suparno berharap laporan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga persoalan pengembalian uang yang dipinjamkan memperoleh kepastian. Baginya, uang tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban kredit di bank sekaligus mencegah rumah yang selama ini ditempatinya terancam disita.
"Ya, uang bisa segera dikembalikan supaya bisa membayar utang bank dan rumah saya tidak disita," harap Suparno. Yw
Editor : Redaksi