Utang Rp300 Jutaan, Aset Rp3 Miliar Terancam, Ning Lia Soroti Mafia Dana Talangan

Reporter : Yudik Saputra
DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama dan Joni

SURABAYA (Realita) -  Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifh, menyoroti sengketa tanah bernilai lebih dari Rp3 miliar yang diduga berawal dari persoalan utang piutang atau dana talangan sekitar Rp300 juta.

Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, menilai terdapat ketimpangan nilai yang cukup mencolok antara jumlah utang dengan aset yang kini menjadi objek sengketa. Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut aspek keadilan dan perlindungan hak masyarakat.

Baca juga: Ketua DPD RI Dorong Senator Dukung Program Ketahanan Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas Ning Lia, Rabu (18/11/2026). 

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari aspek administratif atau dokumen kepemilikan. Riwayat hubungan utang piutang hingga proses peralihan hak atas tanah juga perlu ditelusuri untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

Sengketa tersebut turut menyeret Joni, seorang penjual nasi goreng yang mengaku telah membeli sebagian tanah dari Sri Indah Mujiati pada 2010 dengan harga Rp170 juta.

Joni mengungkapkan, saat transaksi berlangsung, sertifikat tanah masih atas nama Sri Indah Mujiati. Namun, dokumen asli sertifikat disebut berada di pihak lain sehingga dirinya hanya menerima salinan fotokopi.

“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni.

Menurut Joni, persoalan mulai muncul pada 2016 ketika terjadi sengketa yang disebut berkaitan dengan hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dengan seseorang bernama Tomi.

Joni mengaku tidak mengetahui secara detail hubungan hukum antara kedua pihak tersebut. Namun, ia mempertanyakan bagaimana persoalan yang awalnya disebut sebagai utang piutang bisa berujung pada proses jual beli dan perubahan nama dalam sertifikat tanah.

“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya.

Baca juga: Anggota DPR RI, Muhammad Habibur Rochman Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat Jatim

Persoalan semakin rumit karena bidang tanah yang dibeli Joni belum dipisahkan dari sertifikat induk. Akibatnya, meski mengaku telah melakukan pembelian sejak 2010, hingga kini ia belum mengantongi sertifikat tersendiri atas namanya.

Joni juga mengaku menerima somasi pengosongan tanah dari pihak lain. Somasi tersebut membuatnya keberatan karena merasa telah membeli tanah secara langsung dari Sri Indah Mujiati.

“Saya tiba-tiba dikasih somasi untuk mengosongkan tanah. Saya itu beli ke Bu Sri. Yang kasih somasi kok orang lain. Saya enggak mau,” tegasnya.

Joni berharap hak atas tanah yang telah dibelinya tidak ikut terdampak sengketa antara pihak lain. Ia menegaskan pembelian tersebut dilakukan jauh sebelum persoalan utang piutang yang belakangan mencuat.

“Hak saya itu jangan diikutkan. Saya betul-betul mempertahankan hak milik saya. Cuma saya memang belum punya sertifikat karena belum dipecahkan atas nama saya,” katanya.

Baca juga: Lecehkan Muslimah Berhijab, Anggota DPD Arya Wedakarna Dipecat

Sementara itu, Ning Lia menilai perkara tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari asal-usul pinjaman, dokumen perjanjian, hingga proses peralihan hak atas tanah.

Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berpotensi dirugikan akibat persoalan tersebut.

Terlebih, selisih nilai antara utang sekitar Rp300 juta dengan aset yang disebut mencapai lebih dari Rp3 miliar menjadi persoalan yang patut dicermati.

Penelusuran terhadap proses hukum dan dokumen kepemilikan dinilai penting agar duduk perkara menjadi terang. Dengan demikian, hak masing-masing pihak dapat diperiksa secara objektif tanpa mengesampingkan prinsip keadilan.

Hingga kini, Joni berharap ada kepastian hukum atas tanah yang dibelinya. Ia tidak ingin transaksi yang telah dilakukan sejak 2010 justru membuat dirinya kehilangan hak atas tanah tersebut akibat sengketa yang melibatkan pihak lain.

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru