Gandeng Kejari, Pemkab  Lamongan Bidik Pengamanan Aset Daerah dan Pengawasan Proyek

Reporter : M. Yusuf Al Ghoni
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Kepala Kejari Lamongan Hendro Wasisto.

LAMONGAN (Realita)– Pemkab Lamongan mulai memperkuat pengawasan hukum di lingkungan birokrasi dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan.

Kerja sama ini diharapkan mampu menekan potensi persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menyelamatkan aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Baca juga: Pemkab Sidoarjo Dorong Kesetaraan Hak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Kepala Kejari Lamongan Hendro Wasisto, Selasa (17/11/2026), di Pendopo Lokatantra dan Guest House Kabupaten Lamongan.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala seksi, serta tim Bidang Datun dan Intelijen Kejari Lamongan.

Bupati Yuhronur Efendi menegaskan, kerja sama tersebut penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan hukum. Sebab, hampir seluruh tahapan birokrasi, mulai dari perencanaan, penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan pembangunan, tidak lepas dari aspek hukum.

"Karena itu, kita semua harus menyadari pentingnya hal ini sehingga seluruh langkah yang kita lakukan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan," ujar Bupati yang akrab disapa Pak Yes.

Ia meminta seluruh OPD tidak hanya memanfaatkan pendampingan hukum untuk proyek pembangunan fisik. Lebih dari itu, sinergi dengan Kejari harus mencakup penyusunan rancangan kebijakan, evaluasi hingga pemantauan Peraturan Daerah (Perda).

Salah satu perhatian yang disorot adalah keberadaan aset milik pemerintah daerah yang terbengkalai. Menurutnya, aset tersebut perlu ditertibkan dan dioptimalkan agar memiliki nilai manfaat serta mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca juga: Perkuat Ketahanan Keluarga, Bupati Subandi Minta 346 PPKBD Optimalkan Delapan Fungsi Keluarga

"Kita harus terus menggunakan paradigma-paradigma baru untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, sehingga output yang kita sampaikan kepada masyarakat semakin baik," tegasnya.

Dalam kerja sama tersebut, Kejari Lamongan melalui bidang Datun akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah.

Pendampingan ini diharapkan dapat membantu OPD menghadapi persoalan hukum, memperkuat tertib administrasi, mengamankan aset daerah, sekaligus meminimalkan potensi sengketa dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun demikian, penandatanganan MoU ini juga menghadirkan pekerjaan rumah yang tidak ringan. Sebab, keberhasilan kerja sama tidak cukup diukur dari seremoni dan kesepakatan di atas kertas.

Baca juga: Pengurus PBSI Sidoarjo Dilantik, Pemkab Ingatkan Pentingnya Kekompakan untuk Jaga Prestasi

Publik tentu menunggu bukti nyata, terutama terkait berapa banyak aset daerah yang berhasil diselamatkan, sejauh mana aset terbengkalai dapat dioptimalkan untuk mendongkrak PAD, serta bagaimana pengawasan hukum diterapkan terhadap proyek-proyek pembangunan di Lamongan.

Transparansi hasil evaluasi Perda dan efektivitas pendampingan hukum terhadap OPD juga menjadi hal penting untuk diperhatikan.

Dengan demikian, kolaborasi Pemkab dan Kejari Lamongan diharapkan tidak hanya menjadi upaya menghindari persoalan hukum, tetapi juga mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola uang rakyat.

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru