Uang KBS Rp2,4 Miliar untuk Tutup Perkara, Empat Orang Termasuk Advokat Jadi Tersangka

Reporter : Yudik Saputra
Empat tersangka korupsi KBS, MN, NW, EES, dan MM, ditahan Kejati Jatim. Kamis (19/11/2026).

SURABAYA (Realita)– Penyimpangan pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) mengungkap fakta serius. Dana perusahaan daerah sebesar Rp2,41 miliar diduga dikeluarkan untuk mengupayakan penghentian perkara hukum yang tengah ditangani kejaksaan. Namun, uang tersebut disebut tidak pernah sampai ke tangan penyidik.

Untuk menutupi pengeluaran tersebut, para tersangka diduga membuat dokumen kerja sama jasa hukum fiktif hingga kwitansi honorarium konsultan hukum palsu.

Baca juga: Keluarga Tommy Kurniawan Tjong, Tegaskan Dundee Tak Terkait Perkara Pemalsuan Surat

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), I Gede Punia Atmaja, mengungkapkan penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD TS KBS tahun anggaran 2025 hingga 2026.

“Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menetapkan empat orang tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026,” demikian keterangan dalam siaran pers Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026).

Keempat tersangka masing-masing MN, Direktur Keuangan dan SDM PD TS KBS; NW, Direktur Operasional dan Umum; EES, anggota Badan Pengawas PD TS KBS; serta MM, advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah direksi dan karyawan KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

NW dan MN kemudian menghubungi EES untuk mencari pengacara. EES lantas memperkenalkan MM sebagai advokat yang dapat memberikan pendampingan hukum.

Namun, dalam proses tersebut, MM diduga menawarkan jasa untuk mengupayakan agar perkara di Kejari Tanjung Perak dihentikan. Untuk itu, dia disebut meminta biaya jasa hukum Rp100 juta serta dana penutupan perkara sebesar Rp500 juta.

Permintaan tersebut disetujui NW dan MN. Dana kemudian dikeluarkan dari kas PD TS KBS dengan memerintahkan Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan untuk menyerahkannya melalui EES kepada MM.

“Uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak,” demikian uraian penyidikan Kejati Jatim.

Persoalan serupa kembali terjadi pada April 2025. Ketika Kejati Jatim melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi periode 2013–2024, MM diduga kembali meminta biaya jasa hukum Rp100 juta dan dana tambahan Rp995 juta.

Baca juga: Penyidikan Kasus KBS, Kuasa Hukum Singgung Dugaan Janji Hentikan Perkara oleh Oknum Pengacara

Permintaan itu kembali disetujui NW dan MN. Bahkan, jumlah dana yang dikeluarkan terus bertambah hingga mencapai Rp2,41 miliar.

Uang tersebut juga disebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim. Sementara itu, proses hukum terhadap perkara yang sedang ditangani kejaksaan tetap berjalan.

Untuk menutupi pengeluaran dana tersebut, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat sejumlah dokumen fiktif.

Dokumen itu berupa perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, kegiatan review standar operasional prosedur (SOP) KBS, serta perjanjian kerja sama (PKS) yang disebut tidak pernah dilaksanakan.

Selain itu, penyidik menemukan dugaan pembuatan kwitansi honorarium konsultan hukum palsu senilai Rp2,41 miliar. Dokumen tersebut diduga digunakan untuk memberikan kesan bahwa pengeluaran kas perusahaan telah digunakan untuk kegiatan yang sah.

Tak hanya pengeluaran tersebut, penyidik juga menemukan sejumlah pengeluaran kas lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada 2025, nilainya mencapai Rp707.775.022. Sedangkan pada 2026 sebesar Rp152.784.430.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.

Kejati Jatim menjerat para tersangka dengan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara sangkaan subsidernya menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Keempat tersangka ditahan di Rumah Tahanan Cabang Kejati Jawa Timur selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026.

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru