JAKARTA- Massa mitra dan investor yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Gizi Indonesia (APGI) 3T menggelar aksi unjuk rasa dengan mendirikan enam tenda dome di area taman depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, sejak Senin sore (16/11/2026).
Aksi kemah hingga Jumat (20/11/2026) ini dipicu ketidakjelasan pencairan dana investasi pembangunan dapur serta pemangkasan biaya operasional.
Baca juga: Mitra SPPG Kemah di Depan Kantor BGN, Tagih Dana Pembangunan Dapur hingga Rp3 Miliar
Ketua Umum APGI 3T Herwil Junaidi Harefa bersama perwakilan mitra SPPG wilayah 3T Iman Rohiman mengungkapkan para mitra di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang diminta membangun dapur cepat kini menanggung kerugian sekitar Rp1,5 miliar per dapur dan terjerat utang akibat modal awal tak kunjung dibayar selama lebih dari setahun.
"Dapur kami ini dibangun dengan anggaran Rp1,5 miliar. Kami belum ada satu rupiah pun yang kami dapatkan dari proyek MBG ini. Uang kami pinjam sana, pinjam sini untuk membangun dapur, untuk mendukung program," ujar Iman dilansir dari Kompas.
Selain tunggakan modal di wilayah 3T, penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala BGN Nomor 63551 Tahun 2026 turut mengguncang operasional dapur mandiri karena mengubah skema pendanaan menjadi sharing cost dan penyesuaian insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Kondisi tersebut membuat pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, sehingga pengelola terpaksa melakukan efisiensi ekstrem dengan memangkas relawan dari 47 orang menjadi 24 orang atau memotong upah harian.
Baca juga: Aturan Baru Ancam Nasib Relawan, Mitra MBG Ponorogo Desak BGN Kaji Ulang
"Jadi cuma ada dua solusi, kalau enggak dikurangi jumlah karyawan, berarti dikurangi gajinya. Jadi banyak relawan kita mengeluh dan komplain sehingga seperti mengadu domba antara relawan dengan mitra," jelas Herwil, yang menyebut masalah ini bahkan memicu kasus relawan di Nganjuk bunuh diri karena dirumahkan.
Para mitra mendesak agar negara bertanggung jawab dan mengambil alih seluruh aset dapur yang telah dibangun melalui mekanisme penaksiran nilai (appraisal) karena merasa dirugikan oleh kebijakan pusat. Herwil menegaskan kekecewaan para pengelola yang merasa sudah cukup lelah menanggung beban finansial sendirian.
"Harapan kami sebagai rakyat, kami cukup untuk sejauh ini bermitra dengan negara. Ambil alih semua program ini, tanggung jawab dengan apa investasi yang sudah kami berikan ke pemerintah. Kami ingin menyerahkan semua aset yang kami miliki, baik itu dapurnya, SPPG-nya, maupun perlengkapannya. Kami di-appraisal saja, kembalikan saja," terang Herwil.
Baca juga: MBG Sidokumpul Mandek, Siswa Telantar di Tengah Polemik Dana dan Saling Bantah Pengelola
Dalam aksinya, APGI 3T membawa tiga tuntutan utama: mengembalikan juknis ke awal atau mengganti rugi nilai investasi, menolak SK 63551, serta menuntut komunikasi sejajar antara BGN dan mitra.
Di tengah keterbatasan finansial dan tekanan psikologis, para mitra memilih bertahan di tenda sederhana dan menumpang mandi secara bergantian, serta menolak menemui utusan maupun pejabat setingkat deputi karena bersikeras menuntut dialog langsung dengan Kepala BGN, Sudaryono.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi dari Kepala BGN tersebut.
Editor : Redaksi