Kejari Surabaya Setorkan Rp4,53 Miliar Uang Rampasan Kasus Ganjar Siswo Pramono

Reporter : Yudik Saputra
Kejari Surabaya menyetorkan uang rampasan negara senilai Rp4,53 miliar dari perkara terpidana Ganjar Siswo Pramono ke kas negara.

SURABAYA (Realita)– Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyetorkan uang rampasan negara senilai Rp4,53 miliar ke kas negara. Uang tersebut merupakan hasil eksekusi perkara tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terpidana Ganjar Siswo Pramono.

Penyetoran dilakukan melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Surabaya pada Jumat (20/11/2026). Total uang yang disetorkan mencapai Rp4.531.142.707.

Baca juga: Oknum Polisi Aipda Slamet Hutoyo Didakwa Aniaya Tiga Anak di Bawah Umur

Eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Yakni, Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 9425 K/Pid.Sus/2026 tanggal 20 Agustus 2026.

Putusan itu menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya Nomor 41/PID.SUS-TPK/2026/PT SBY tanggal 28 April 2026 juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Nomor 168/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2026.

Uang rampasan tersebut berasal dari sejumlah barang bukti yang dirampas untuk negara. Rinciannya, uang tunai Rp2,2 miliar yang disita pada 8 Januari 2024, kemudian Rp850 juta hasil penyitaan pada 9 Januari 2024.

Baca juga: Uang KBS Rp2,4 Miliar untuk Tutup Perkara, Empat Orang Termasuk Advokat Jadi Tersangka

Selanjutnya, uang tunai Rp550 juta yang disita pada 10 Januari 2024 serta dana sebesar Rp931.142.706,72 yang sebelumnya diblokir dalam rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas nama Ganjar Siswo Pramono.

Seluruh dana tersebut kemudian dieksekusi dan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan keuangan negara.

“Penyetoran uang rampasan negara ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Surabaya dalam menuntaskan pelaksanaan putusan pengadilan secara tuntas dan transparan. Kami juga terus mengoptimalkan pemulihan aset agar uang hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara,” ujar Kasi Intelijen Kejari Surabaya Yogi Aryanto.

Menurut dia, melalui Bidang PAPBB, Kejari Surabaya terus mengoptimalkan pengelolaan barang bukti dan uang rampasan agar dapat segera disetorkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Langkah tersebut diharapkan dapat mengembalikan hak-hak keuangan negara secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas.

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru