UB & UB Partners kembali menangi PK Di Mahkamah Agung

Hukuman Aris Kurniawan alias Celeng Dipangkas dari 10 Menjadi 5 Tahun

Reporter : Yatno Widodo
Tim Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Integrity 99 UB & UB Partners. Foto: dok pribadi

MADIUN (Realita) – Upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Aris Kurniawan alias Celeng membuahkan hasil. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan PK tersebut dengan memangkas hukuman pidana penjara yang sebelumnya dijatuhkan selama 10 tahun menjadi 5 tahun.

Kabar dikabulkannya permohonan PK tersebut disampaikan tim Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Integrity 99 UB & UB Partners dalam siaran pers di Madiun, Sabtu (21/11/2026) malam. Putusan tersebut diketahui tim Penasehat hukum melalui laman resmi Mahkamah Agung RI.

Baca juga: MA Kabulkan PK Terpidana Korupsi Dana PIK Kabupaten Madiun, Budi Tjahyono Bebas

Usman Baraja, S.H., M.H., selaku penasehat hukum Aris Kurniawan, mengatakan, permohonan PK yang diajukan sekitar Juni lalu tidak didasarkan pada adanya bukti baru (novum). Namun, permohonan tersebut bertumpu pada dalil adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebelumnya.

"Alhamdulillah, berdasarkan informasi putusan yang kami akses melalui website Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali Aris Kurniawan dikabulkan. Hukuman yang sebelumnya 10 tahun penjara dipangkas menjadi 5 tahun. Ini berarti ada pengurangan hukuman hingga separuh dari putusan sebelumnya," ujar Usman Baraja. 

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa dasar pengajuan PK tersebut merujuk pada Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menurut Usman, pihaknya bersyukur atas putusan tersebut karena menilai Mahkamah Agung telah mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan dalam memori PK.

Sementara itu, Astrid Azizy, anggota tim penasehat hukum, mengungkapkan bahwa permohonan PK tersebut juga diperkuat dengan sembilan yurisprudensi dari sejumlah putusan pengadilan.

Beberapa di antaranya berasal dari putusan Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Tilamuta, serta Pengadilan Tinggi Gorontalo.

"Selain mendasarkan permohonan pada Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung, kami juga memasukkan sembilan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan. Kami turut mengacu pada Peraturan Bersama sejumlah lembaga negara terkait penanganan korban penyalahgunaan narkotika melalui lembaga rehabilitasi," terang Azizy.

Dia menyebut, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut adalah status Aris Kurniawan yang diketahui telah tiga kali menjadi residivis. Meski demikian, menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan kemungkinan seseorang mendapatkan penanganan melalui rehabilitasi apabila memenuhi pertimbangan hukum yang berlaku.

Azizy menilai putusan PK tersebut menunjukkan bahwa aspek keadilan tetap harus menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum, termasuk dalam perkara narkotika.

"Perkara ini menjadi salah satu contoh bahwa seseorang yang berstatus residivis tetap dapat memperoleh pertimbangan rehabilitasi melalui proses peradilan. Bagi kami, putusan ini mencerminkan rasa keadilan," katanya.

Lebih lanjut, Azizy menyampaikan bahwa keberhasilan mengajukan PK dalam perkara narkotika bukan kali pertama diraih tim hukum UB dan UB Partners. Pihaknya mengaku telah beberapa kali memperjuangkan upaya hukum serupa bagi klien yang dinilai memiliki hak untuk memperoleh keadilan.

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Usman Baraja, Astrid Azizy, Sudiro, dan Dwi Arrie Philiyanti menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak hukum klien, baik yang berstatus tersangka, terdakwa, maupun terpidana.

"Kami akan terus memperjuangkan hak-hak klien agar mendapatkan keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Pada prinsipnya, keadilan harus menjadi perhatian utama dalam setiap proses penegakan hukum," pungkasnya. Yw

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru