Said Didu Puji Jokowi Jenius, Tumben!

realita.co
Said Didu.

JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu menyoroti penyertaan APB, untuk menambal pembengkakan biaya KA Cepat China Jakarta-Bandung. Bedanya, saat ini Said Didu mengemasnya dengan satire dengan nada yang lebih ringan.

Dia mengatakan, bahwa ketika China menaikkan biaya KA Cepat Jakarta-Bandung dengan asumsi Indonesia tidak dapat membiayai. Ternyata, praduga tersebut meleset, karena Indonesia justru memakai APBN untuk membiayai kenaikan biaya proyek tersebut.

Baca juga: Tawari Sule Jadi Wakil Wali Kota, Said Didu Tuding Raffi Ahmad Makelar Pejabat

Satire tajam ini, dituliskan singkat lewat akun twitter pribadinya @msaid_didu pada Jumat, tanggal 15 Oktober 2021.

Said menambahkan bahwa “Disangkanya Indonesia tidak mampu biayai. Mereka mungkin belum tahu bahwa Presiden kita Jenius dengan cara membiayai kenaikan tersebut dari APBN.

Baca juga: Media Asing Soroti Sikap Jokowi Soal Putusan MK

“China naikkan biaya kereta api cepat dari sekitar $ 6,2 milyar menjadi sekitar $ 8,6 milyar. Disangkanya Indonesia tdk mampu biayai. Mereka mungkin belum tahu bahwa Presiden kita Jenius dengan cara membiayai kenaikan tsb dari APBN. China akhirnya kecewa, ‘ucapnya.

Sebelunya, Said mempersoalkan letak ketidakwajaran dari pembengkakan biaya tersebut. Karena menurut analisisnya “Eskalasi biaya lebih 10 % dari rencana awal adalah pekerjaan orang yang tidak bisa merencanakan,”tegasnya.

Baca juga: Hutang Indonesia Capai Rp 8.144 Triliun, Pakar: Bayi yang Baru Lahir Sudah Nanggung Utang Rp 30 Juta

Pernyataannya ini terkait kebijakan penyertaan modal negara melalui APBN, untuk menambal pembengkakan proyek KA Cepat Jakarta-Bandung, yang mencapai USD 7,97 miliar. Jumlah angka pembengkakannya diperkirakan mencapai Rp 26,6 triliun.

“Eskalasi biaya lebih 10 % dari rencana awal adalah pekerjaan orang yang tidak bisa merencanakan. Study Jepang perkirakan biaya sekitar $ 6 milyar ditolak karena tawaran China saat itu sekitar $ 5 milyar. Sekarang melonjak menjadi $ 8,6 milyar,”paparnya.

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru