SURABAYA (Realita)- Anggota komisi B DPRD Jawa Timur Agatha Retnosari sidak ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pegirikan, Surabaya pada Selasa malam (10/5). Langkah itu dilakukan untuk memastikan stok daging di Surabaya aman, setelah ditemukan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi di beberapa wilayah di Jawa Timur.
"Untuk Jawa Timur, urusannya sebenarnya keterkaitan daging sapinya. Masyarakat Surabaya membutuhkan daging sapi, khususnya UMK, industri kecil seperti pedagang bakso kan membutuhkan daging sapi," katanya.
Baca juga: Gali Potensi Daging Super, Bupati Ponorogo Budidaya Sapi Kerdil Madura
Anggota DPRD Jatim dari Dapil Surabaya itu berharap agar Pemprov dan kabupaten/kota segera melakukan koordinasi untuk mempercepat penanganan wabah PMK. Pasalnya, jika penyakit itu meluas, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi stok sapi di Jatim. Kondisi itu akan membuat sektor UMKM akan semakin terpuruk karena banyak industri kecil mengandalkan daging sapi untuk bahan baku.
"Kita ingin tahu bagaimana penanganan agar wabah PMK tidak masuk RPH. Karena kalau misalnya terindikasi dan kalau RPH tutup maka ujungnya adalah rakyat yang akan menderita. Kalau urusan rumah tangga bisa mencari alternatif, kalau pengusaha kecil menengah, bahan dasarnya membutuhkan sapi atau kambing maka akan kesulitan," kata politisi PDIP itu.
Dari pantauan, saat melihat RPH di Pegirikan, sejumlah pencegahan sudah dilakukan untuk mengantisipasi wabah PMK. Diantaranya adalah adanya pemeriksaan hewan yang masuk dan pemberlakukan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
"Tadi saya melihat RPH sudah melakukan pencegahan dan screening supaya wabah PMK tidak masuk," katanya.
Kepala RPH Surabaya, Fajar Arifianto menjelaskan, sejauh ini stok daging di Surabaya masih aman, meski muncul wabah PMK di sejumlah wilayah di Jatim. Setiap hari, kebutuhan sapi di Surabaya mencapai 300 ekor. Dari jumlah itu, separuhnya dipenuhi oleh RPH di Pegirikan dan Kedurus.
Baca juga: Telusuri Dugaan Korupsi Proyek RPHU Lamongan, Kejari Gandeng Ahli Konstruksi
"Kebutuhan di Surabaya bisa dipenuhi dari 300 ekor sapi. Di RPH bisa memasok 150 ekor, alhamdulillah jumlah pemotongan masih berjalan baik untuk di Pegirikan dan Kedurus," katanya.
Meski demikian, dia khawatir jika wabah PMK itu tidak ditangani secara cepat, maka stok daging di Surabaya akan langka. Pasalnya, para pedagang mulai mengeluh kesulitan untuk mencari sapi siap potong karena sebagaian besar pasar hewan di Jatim tutup.
"Tapi memang ada kekhawatiran kelangkaan sapi dan ini harus kita atasi segera. Harus ada solusi dari Disnak Jatim apa yang harus dilakukan mengatasi kelangkaan sapi karena kebutuhan masyarakat akan daging harus dicukupi," katanya.
Dia menjelaskan, pihaknya melakukan beberapa langkah pencegahan agar hewan yang terjangkit PMK tidak masuk ke RPH. Diantaranya adalah melakukan screening secara ketat terhadap hewan yang masuk ke RPH serta menolak sapi dari empat wilayah yang ditemukan PMK.
Baca juga: Pemkot Surabaya Temukan Daging dari Luar Kota Tanpa Dokumen Resmi
"Kita tahu penyebaran secara cepat, dengan pemeriksaan surat dan antemorthem sebelum dan sesudah dipotong upaya kami mencegah virus masuk RPH selain disinfektan dan sebagainya," katanya.
Seperti diketahui, bahwa virus PMK telah ditemukan di empat kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ini berdasarkan, konfirmasi hasil lab Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) pada tanggal 5 Mei 2022. Berdasarkan laporan PUSVETMA, penyakit menular ini telah menyerang sekitar 1.247 ekor ternak sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto.
Dari data yang dihimpun, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak tersebut diketahui sangat mudah menular. Hewan ternak yang terjangkit, bisanya akan mengalami demam tinggi yakni sekitar 39 sampai 41 derajat celcius dan mengeluarkan busa di mulutnya.Pada fase selanjutnya, hewan tersebut akan mengalami luka di rongga mulutnya dan kuku kaki mengeras sehingga tidak bisa berjalan. Jika tidak tertolong, ternak akan mengalami kematian.Penyakit mulut dan kuku telah mewabah di empat kabupaten di Jatim. Yakni Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan kabupaten Mojokerto.prs
Editor : Redaksi