Pantauan di lapangan menunjukkan banyak kios tertutup, area perdagangan lengang, dan sebagian bangunan tampak tidak terawat. Aktivitas jual beli tidak seramai beberapa tahun lalu. Sejumlah pedagang mengaku omzet menurun drastis sehingga sebagian memilih menutup usaha.

“Dulu ramai, sekarang banyak lapak kosong. Pembeli juga makin sedikit,” ujar salah satu pedagang yang masih bertahan di kawasan pasar.

Beberapa sudut pasar juga terlihat mengalami kerusakan mulai dari plafon, cat bangunan, hingga fasilitas umum yang kurang terawat. Kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa sebagian area pasar seperti terbengkalai.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, menyebut pihaknya melihat adanya upaya perbaikan kinerja dari manajemen Puspa Agro dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Adam, salah satu perhatian utama DPRD Jatim adalah bagaimana Puspa Agro sudah memperbaiki kinerja setelah sebelumnya menghadapi berbagai persoalan keuangan.

“Kondisi saat ini adalah bagaimana Puspa Agro melakukan perbaikan kinerja. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Puspa Agro sudah mulai memberikan laba kepada PT JGU, dan mulai menyicil hutang-hutang yang dilakukan oleh direksi lama,” ujarnya, Selasa (09/06/2026).

Ia menilai bahwa manajemen saat ini yang dipimpin oleh Muhammadiah Agus Muslim, mulai menunjukkan peningkatan kinerja.

“Secara kinerja ada peningkatan. Hari ini kami mendukung Puspa Agro sebagai BUMD pangan yang nantinya menjadi katalisator pangan di Jawa Timur,” kata Adam.

DPRD Jatim juga mendorong agar Puspa Agro lebih terintegrasi dengan kebutuhan pangan daerah, termasuk menjalin kerja sama pasokan dengan sejumlah rumah sakit di Jawa Timur.

Adam mengakui salah satu kendala utama Puspa Agro selama ini adalah persoalan akses dan konektivitas kawasan pasar.

“Selama ini kendala Puspa Agro adalah pada akses. Pemerintah sudah membangun infrastruktur untuk mempermudah akses menuju kawasan Puspa Agro,” jelasnya.

Ia berharap perbaikan infrastruktur tersebut dapat membantu menghidupkan kembali aktivitas perdagangan dan mengisi lapak-lapak kosong.

Setelah Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim menyelesaikan pekerjaannya, Komisi C disebut akan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dan melakukan pengawasan rutin terhadap kinerja BUMD.

“Kami akan meminta laporan kinerja secara berkala, setiap triwulan, tentang bagaimana kinerja BUMD dan target yang mereka capai,” tegas Adam.

Ia juga menyampaikan bahwa Komisi C sedang menggodok pengembangan peran Puspa Agro, termasuk kemungkinan pengembangan bisnis peternakan sebagai bagian dari penguatan BUMD pangan Jawa Timur.

“Kami akan terus melakukan fungsi controlling agar Puspa Agro dengan investasi sebesar itu benar-benar bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Meski ada klaim pembenahan dari sisi manajemen dan dukungan kebijakan, tantangan di lapangan masih besar. Sepinya pembeli, banyaknya lapak mangkrak, dan kondisi fisik pasar yang belum sepenuhnya pulih menunjukkan bahwa Puspa Agro masih membutuhkan langkah konkret agar kembali hidup sebagai pusat perdagangan pangan regional. Tyan 

Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPRD Mamuju mendalami berbagai inovasi yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penerimaan pajak daerah.

Plt Kepala Bapenda Kota Malang, Moh. Sulthon, mengatakan pemanfaatan teknologi menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem perpajakan daerah. Menurutnya, digitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan, tetapi juga menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

“Transformasi digital memungkinkan pemerintah memperoleh data transaksi yang lebih akurat sehingga potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalkan. Selain itu, proses pengawasan juga menjadi lebih efektif,” ujar Sulthon.

Ia menjelaskan, Bapenda Kota Malang saat ini mengandalkan sistem Electronic Tax (E-Tax) untuk memantau transaksi wajib pajak secara elektronik dan real time. Sistem tersebut membantu pemerintah dalam memperoleh data transaksi usaha yang menjadi objek pajak daerah sebagai dasar penghitungan kewajiban pajak.

Untuk mendukung pengawasan, Bapenda mengoperasikan tiga platform utama, yakni Persada, Subaga, dan Cartenz. Persada berbentuk aplikasi yang dapat diakses melalui web maupun perangkat Android, sedangkan Subaga dan Cartenz berupa alat perekam transaksi yang dipasang langsung di lokasi usaha wajib pajak.

Program penguatan pengawasan pajak tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Malang dan Bank Jatim melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut Sulthon, penggunaan perangkat perekam transaksi terbukti membantu meningkatkan objektivitas data yang diterima pemerintah sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

“Semakin lengkap data transaksi yang tercatat, semakin mudah pemerintah melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan perpajakan yang adil kepada wajib pajak,” katanya.

Hingga tahun 2026, jumlah perangkat E-Tax yang telah terpasang di Kota Malang mencapai 1.058 unit. Rinciannya terdiri dari 516 unit Persada, 279 unit Subaga, dan 263 unit Cartenz.

Selain meningkatkan akurasi data, sistem digital juga membuat proses pengawasan lebih efisien. Jika sebelumnya petugas harus melakukan pemeriksaan langsung secara berkala, kini sebagian besar pemantauan dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Bapenda Kota Malang juga terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar penggunaan teknologi perpajakan dapat diterapkan secara optimal dan diterima dengan baik oleh wajib pajak.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Mamuju dari Fraksi NasDem, Momat Heru Muzakir, menilai sistem yang diterapkan Kota Malang layak menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin meningkatkan PAD melalui pendekatan berbasis teknologi.

“Kami melihat pengelolaan pajak daerah di Kota Malang sudah memanfaatkan teknologi dengan cukup baik. Banyak hal yang dapat kami pelajari untuk diterapkan di Kabupaten Mamuju,” ujarnya.

Ia berharap hasil studi banding tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah secara transparan serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. (mad)

Kepala Desa Gunungsari, Andi Susilo, mengatakan bunga mawar potong hasil budidaya warga telah memiliki pangsa pasar yang luas, bahkan mampu menembus sejumlah daerah di luar Jawa Timur, seperti Bali dan Jakarta.

Menurutnya, sebagian besar masyarakat yang sebelumnya mengandalkan sektor pertanian sayuran kini beralih menjadi petani bunga mawar potong. Peralihan tersebut dilakukan karena harga jual mawar dinilai lebih stabil dan memberikan nilai ekonomi yang menjanjikan.

“Saat ini hampir separuh warga Desa Gunungsari menekuni usaha budidaya bunga mawar potong karena memiliki prospek pasar yang baik,” ujar Andi, Senin (8/6/2026).

Untuk mendukung pengembangan potensi desa, Pemerintah Desa Gunungsari melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bekerja sama dengan kelompok petani mengembangkan program edukasi budidaya bunga mawar potong bagi wisatawan. Program tersebut dikemas dalam bentuk paket wisata edukasi yang berlokasi di Dusun Pagergunung dan Dusun Brumbung.

Selain itu, pemerintah desa juga tengah menyiapkan area seluas sekitar 3.000 meter persegi di Dusun Brumbung yang akan difungsikan sebagai pusat promosi dan pemasaran produk pertanian serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Tak hanya mengandalkan sektor pertanian, Desa Gunungsari juga memiliki potensi peternakan sapi perah yang cukup besar. Di Dusun Brau, wisatawan dapat mengikuti kegiatan edukasi pemerahan susu yang dikelola oleh Karang Taruna setempat.

“Harga susu saat ini mencapai sekitar Rp 8.000 per liter. Selain dijual dalam bentuk segar, susu juga diolah menjadi berbagai produk seperti permen susu dan stik susu,” kata Andi.

Di bidang budaya, Desa Gunungsari masih mempertahankan tradisi leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi selamatan dusun yang digelar di sejumlah wilayah, termasuk di Dusun Kapru yang dikenal dengan pertunjukan seni tayuban sebagai bagian dari pelestarian adat dan budaya lokal.

Beragam potensi pertanian, peternakan, wisata edukasi, hingga seni budaya tersebut menjadikan Desa Gunungsari sebagai salah satu desa yang memiliki daya tarik ekonomi dan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kota Batu. (Ton)

Salah satunya dengan memanfaatkan potensi komoditas yang tersedia di masing-masing wilayah untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Gresik Tahun 2026 di Aula Mandala Bakti Praja, Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, Kabupaten Gresik bukan daerah penghasil buah. Karena itu, Pemkab Gresik siap membantu biaya transportasi bagi SPPG untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam program MBG.

"Karena Kabupaten Gresik bukan tempat penghasil buah, maka Pemkab Gresik siap mensubsidi transportasi bagi SPPG dalam pemenuhan gizi program MBG," ujarnya.

Selain mendorong pemanfaatan potensi lokal, Bupati juga menekankan pentingnya kualitas operasional SPPG, termasuk pengelolaan sampah dan air limbah domestik yang harus sesuai dengan standar dan regulasi nasional. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan program MBG tidak menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.

"Program MBG bukan hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Karena itu, selain kualitas pangan, pengelolaan sampah dari sumbernya juga harus menjadi perhatian utama," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan kualitas air merupakan tiga aspek penting yang wajib dipenuhi oleh setiap operasional SPPG.

Saat ini masih terdapat 93 SPPG yang memerlukan pendampingan dan komunikasi lebih lanjut terkait pengelolaan sampah. Menurutnya, wilayah utara Gresik masih menghadapi kendala karena belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sementara itu, wilayah selatan telah memiliki TPST di Menganti dan Kedamean sehingga diperlukan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan SPPG melalui nota kesepahaman (MoU) agar pengelolaan sampah dapat berjalan optimal.

Bupati berharap kegiatan tersebut dapat membangun budaya pengelolaan sampah yang baik di seluruh SPPG di Kabupaten Gresik. Ia juga menginginkan terjalinnya sinergi antara pemerintah daerah dan SPPG dalam mewujudkan Gresik yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala Dinas Kesehatan Mukhibatul Khusnah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik Janoe Tegoeh Prasetijo, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Muchammad Zaifudin, serta para mitra dan pengelola SPPG se-Kabupaten Gresik.

Reporter: M.Yusuf Al Ghoni

Bantuan berupa 23 unit truk dan 25 unit kendaraan pick up itu disiapkan untuk mendukung distribusi hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.

Penyerahan armada dilakukan oleh Bupati Jember Gus Fawait bersama jajaran Forkopimda, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta pemerintah desa, di depan Kantor Pemkab Jember. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat keberadaan Koperasi Merah Putih yang digagas sebagai instrumen pemerataan pembangunan hingga tingkat desa.

Gus Fawait menargetkan koperasi tidak hanya menjadi wadah usaha masyarakat, tetapi juga mampu menjadi tulang punggung penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.

"Filosofi koperasi adalah pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi mikro, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Karena itu, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan," kata Gus Fawait.

Menurut Gus Fawait, koperasi memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan menekan kesenjangan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis desa. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember terus mendorong penguatan kelembagaan dan sarana pendukung bagi koperasi.

Ia menegaskan, keberadaan Koperasi Merah Putih tidak dimaksudkan untuk bersaing dengan pelaku usaha swasta maupun toko kelontong milik masyarakat. Sebaliknya, koperasi hadir untuk memperkuat ekosistem ekonomi desa dengan mengisi sektor-sektor yang belum terlayani secara optimal.

Pemkab Jember juga menyiapkan peran yang lebih besar bagi koperasi dalam memperkuat rantai distribusi dan pemasaran hasil produksi masyarakat desa agar memiliki nilai tambah yang lebih baik.

"Koperasi Merah Putih tidak dibentuk untuk mematikan usaha masyarakat. Justru koperasi hadir untuk memperkuat ekonomi desa dan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya," ujar Gus Fawait.

Selain mendukung distribusi barang dan hasil produksi masyarakat, koperasi juga diproyeksikan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga komoditas pertanian. Pemkab Jember akan mendorong kerja sama antara Koperasi Merah Putih dan Bulog untuk memperkuat penyerapan hasil panen petani.

Melalui skema tersebut, koperasi diharapkan mampu membantu menjaga harga gabah tetap sesuai ketentuan pemerintah sekaligus memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi petani. Langkah ini dinilai penting mengingat sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Kabupaten Jember.

Tidak hanya itu, Koperasi Merah Putih juga akan menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Produk pertanian dan komoditas unggulan desa nantinya akan diserap melalui koperasi untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kami ingin manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat desa. Karena itu, produk pertanian dan komoditas lokal harus menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis," tegas Gus Fawait.

Dengan keterlibatan tersebut, manfaat ekonomi dari program MBG diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Petani dan pelaku usaha lokal memperoleh pasar yang lebih pasti, sementara kebutuhan pangan program pemerintah dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri.

Sementara itu, Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf. Rifqi Muhammad Syuhada menyampaikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jember terus berjalan sesuai target. Hingga saat ini, target awal pembentukan koperasi yang menjadi tanggung jawab Kodim telah tercapai 100 persen di 42 titik.

Menurut Rifqi, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mempercepat pembentukan dan penguatan koperasi di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

"Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pemerintah desa menjadi kunci percepatan pelaksanaan program. Dukungan armada operasional ini diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa," ujar Rifqi.

Menurut Gus Fawait, BGN memegang peran strategis dalam menyukseskan program prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga diharapkan menjadi instrumen pemerataan ekonomi di daerah.

Gus Fawait menilai Nanik bukan sosok baru dalam pelaksanaan MBG. Selama ini, kata dia, Nanik dikenal aktif mengawal pelaksanaan program, terutama memastikan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, saya mengucapkan selamat kepada Ibu Nanik Sudaryati Deyang atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saya yakin beliau memiliki integritas dan pengalaman yang baik untuk mengawal program ini agar semakin optimal," ujar Fawait.

Bagi Kabupaten Jember, keberhasilan program MBG memiliki arti yang sangat penting. Selain berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik, program tersebut juga diyakini mampu menciptakan efek ekonomi yang besar bagi masyarakat.

Menurut Fawait, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung operasional SPPG membuka peluang pasar baru bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga penyedia jasa distribusi di daerah. Dengan demikian, anggaran negara yang dialokasikan untuk program MBG dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat bawah.

Ia menegaskan bahwa manfaat MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah penerima makanan bergizi, tetapi juga dari dampaknya terhadap penguatan ekonomi rakyat di daerah.

"MBG bukan hanya soal makanan bergizi. Bagi kami di daerah, program ini juga menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat karena melibatkan banyak sektor usaha dan hasil produksi masyarakat," katanya.

Pemkab Jember memperkirakan kebutuhan dapur SPPG di wilayahnya dapat mencapai lebih dari 400 unit. Jika seluruh dapur tersebut beroperasi secara penuh, perputaran ekonomi yang tercipta dari program MBG diproyeksikan mencapai sekitar Rp4,6 triliun per tahun.

Nilai tersebut berasal dari kebutuhan bahan baku pangan, distribusi logistik, penyerapan tenaga kerja, hingga keterlibatan berbagai pelaku usaha lokal yang menjadi bagian dari rantai pasok program MBG. Kehadiran ratusan dapur SPPG juga diyakini akan menciptakan peluang usaha baru sekaligus memperkuat rantai ekonomi lokal.

Fawait menyebut dampak ekonomi program itu mulai terlihat pada sejumlah komoditas pertanian. Salah satu yang paling menonjol adalah jeruk yang menjadi komoditas unggulan masyarakat di wilayah barat Jember. Ia mengungkapkan harga jeruk yang sebelumnya hanya berkisar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram kini meningkat menjadi sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram.

"Ketika hasil pertanian terserap dengan harga yang baik, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan petani. Buruh tani ikut merasakan dampaknya, begitu juga pelaku usaha kecil yang terlibat dalam rantai distribusi dan perdagangan," ujarnya.

Kenaikan harga komoditas tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus mendorong perputaran ekonomi di pedesaan. Karena itu, Pemkab Jember menyatakan siap memperkuat sinergi dengan BGN agar manfaat program MBG semakin luas dirasakan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Jember juga berkomitmen mendukung perluasan jangkauan penerima manfaat program, khususnya bagi kelompok yang menjadi prioritas pemerintah seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

"Kami siap bersinergi dengan BGN di bawah kepemimpinan Ibu Nanik untuk memastikan program ini berjalan sesuai amanah Presiden, baik dalam pemenuhan gizi masyarakat maupun dalam mengangkat kesejahteraan petani, UMKM, dan masyarakat desa. Kami optimistis manfaatnya akan semakin besar bagi Jember ke depan," pungkas Fawait.

Kondisi ini terjadi setelah beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan sementara distribusi makanan karena kendala pendanaan.

Salah satu sekolah yang terdampak adalah MAN 1 Lamongan. Pihak sekolah mengaku telah menerima pemberitahuan sebelumnya terkait penghentian sementara program tersebut.

"Sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Informasinya besok (Selasa) distribusi sudah kembali aktif," ujar salah seorang guru MAN 1 Lamongan, Senin (8/6/2026).

Akibat tidak adanya distribusi MBG, para siswa yang biasanya menerima makanan dari program tersebut terpaksa membawa bekal sendiri dari rumah atau membeli makanan di sekitar sekolah.

"Sementara anak-anak bawa bekal sendiri dari rumah," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPI Kecamatan Lamongan Kota, Agustin, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi mengenai penghentian distribusi MBG.

Di sisi lain, Koordinator Wilayah SPPI Kecamatan Turi, Ahmad Arif Fathoni, membenarkan bahwa beberapa dapur MBG di wilayahnya berhenti beroperasi sementara. Informasi tersebut telah disampaikan kepada pihak sekolah dan pemerintah desa yang menjadi sasaran program.

"Di Turi ada beberapa SPPG yang berhenti beroperasi sementara karena dana belum cair dan anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Jika dana sudah cair, operasional akan kembali berjalan pada hari berikutnya. Kami juga tidak dianjurkan menggunakan sistem pembayaran tempo maupun talangan dari mitra karena kondisi yang masih belum menentu," jelasnya.

Berdasarkan surat edaran dari Badan Gizi Nasional (BGN), penghentian sementara operasional SPPG disebabkan oleh kendala teknis pendanaan di tingkat pusat.

Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari BGN terkait penyebab keterlambatan pencairan anggaran yang berdampak pada terhentinya distribusi MBG di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Lamongan.

Reporter: M.Yusuf Al Ghoni

Ketua SBMR, Aris Budiono, mengatakan pihaknya menerima laporan dan keluhan dari sejumlah pekerja yang bertugas di berbagai lokasi parkir yang dikelola PT JPC. Padahal, perusahaan tersebut mengelola sejumlah titik parkir strategis di Kota Madiun, seperti Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, RSUD Sogaten, hingga lahan parkir off street di Jalan dr. Soetomo.

"Secara kemampuan usaha, seharusnya PT JPC mampu memberikan upah yang layak dan sesuai dengan UMK yang berlaku di Kota Madiun," ujar Aris Budiono, Senin (8/6/2026).

Lebih jauh, ia mengatakan berdasarkan data yang dihimpun SBMR, pekerja dengan posisi juru parkir hanya menerima upah sekitar Rp1,2 juta per bulan. Sementara pekerja yang bertugas sebagai kasir memperoleh upah sekitar Rp1,4 juta per bulan. Nominal tersebut jauh di bawah UMK Kota Madiun Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.588.794 per bulan.

Menurut Aris, besaran upah tersebut diberlakukan bagi pekerja di seluruh lokasi parkir yang dikelola PT JPC. Kondisi itu disebut telah lama menjadi keluhan para pekerja. Namun sebagian besar pekerja memilih tidak menyampaikan protes secara terbuka karena khawatir kehilangan pekerjaan.

"Para pekerja mengeluhkan besaran upah yang mereka terima. Tetapi mereka tidak berani menyampaikan keberatan secara langsung karena takut terkena sanksi atau bahkan kehilangan pekerjaan," imbuh Aris. 

Atas dasar itu, SBMR berencana meminta klarifikasi kepada pihak perusahaan maupun Dinas Tenaga Kerja terkait penerapan sistem pengupahan di PT JPC.

"SBMR akan mempertanyakan kepada perusahaan dan Disnaker mengenai dasar pemberian upah yang nilainya berada di bawah ketentuan UMK," tegasnya.

Aris juga menjelaskan, bahwa ketentuan mengenai upah minimum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Perusahaan pada prinsipnya dilarang membayar pekerja dengan nilai upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat berimplikasi pada sanksi pidana maupun sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku.

"Pembayaran upah di bawah UMK merupakan persoalan serius karena menyangkut hak normatif pekerja yang dilindungi oleh undang-undang," ungkap Aris.

SBMR juga menyayangkan apabila dugaan pembayaran upah di bawah UMK tersebut benar terjadi. Terlebih PT JPC merupakan perusahaan yang menjadi rekanan Pemerintah Kota Madiun dalam pengelolaan sejumlah fasilitas parkir publik.

"Sebagai perusahaan yang bermitra dengan pemerintah daerah, semestinya PT JPC dapat menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak pekerja," pungkasnya. Yw

Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Erly Soelistyarini itu tidak dapat dilanjutkan karena pihak penggugat dan tergugat intervensi tidak hadir. Akibatnya, majelis hakim memutuskan menunda sidang dan menjadwalkan kembali pemeriksaan perkara pada 22 Juni 2026.

Penundaan yang kembali terjadi dalam perkara ini menjadi sorotan karena dinilai tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia.

Kuasa hukum Hj Aisyah, Nurul hidayat, SH dari kantor hukum Mulyadi & Partner LAW FIRM, menyayangkan ketidakhadiran para pihak sehingga agenda persidangan yang telah dijadwalkan tidak dapat berjalan.

"Hari ini yang hadir hanya klien kami. Pihak penggugat tidak hadir. Sikap seperti ini terkesan kurang kooperatif karena menyebabkan persidangan kembali tertunda," ujar Nurul usai sidang.

Menurut Nurul, seluruh pihak yang berperkara seharusnya menunjukkan itikad baik dengan menghadiri persidangan agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif dan tidak berlarut-larut.

"Kalau sidang terus tertunda karena ketidakhadiran para pihak, tentu akan memperpanjang proses penyelesaian perkara. Padahal masyarakat mengharapkan proses peradilan berjalan cepat dan efektif," katanya.

Ia menilai ketidakhadiran yang berulang berpotensi menghambat proses pencarian kepastian hukum. Selain memperpanjang penyelesaian perkara, kondisi tersebut juga menambah beban waktu, tenaga, dan biaya bagi para pihak yang tetap hadir mengikuti persidangan.

Majelis hakim kemudian menetapkan sidang lanjutan digelar pada 22 Juni 2026 dengan harapan seluruh pihak dapat hadir sehingga agenda pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.

Pemilik Aset Justru Digugat

Secara terpisah, Anggota DPD RI Lia Istifhama, yang juga merupakan putri dari tergugat Hj Aisyah, mempertanyakan dasar gugatan yang diajukan dalam perkara tersebut.

Menurut Lia, terdapat kejanggalan karena pihak yang mengaku sebagai pemilik aset justru menjadi pihak yang digugat.

"Yang saya pertanyakan, mengapa pemilik aset justru digugat, sementara pihak-pihak yang sudah berstatus pelanggar hukum tidak disentuh sama sekali," kata Lia.

Ia menilai arah gugatan tersebut menimbulkan pertanyaan baik dari sisi hukum maupun logika.

"Secara logika hukum, yang seharusnya dilawan adalah pihak yang terbukti melanggar hukum, bukan sebaliknya," ujarnya.

Lia juga mempertanyakan kemungkinan adanya hubungan antara penggugat dengan sejumlah pihak yang disebut dalam perkara tersebut.

"Apakah ada hubungan pertemanan, satu kongsi, atau bahkan kejahatan yang terorganisir?" katanya.

Ia menyebut sejumlah nama yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut, antara lain Andreas, Notaris Ariana, Prayogi, Subhan, dan Samuel. Menurut Lia, Samuel pernah menjadi saksi dalam perkara gugatan pada 2023 dan saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain.

Perkara ini bermula dari dugaan perubahan hubungan hukum pinjam-meminjam uang menjadi transaksi jual beli aset tanpa sepengetahuan pihak tergugat. Aset yang menjadi objek sengketa adalah Pondok Pesantren Raudlatul Banin wal Banat Al Masykuriyah yang berlokasi di kawasan Jemursari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya.yudhi

Acara dibuka oleh instruktur yoga Ana Gayatri yang memandu peserta menjalani berbagai sesi Yoga Mandala. Pemilihan waktu pagi dinilai tepat karena memungkinkan peserta menikmati udara segar dan ketenangan lingkungan sekitar yang mendukung aktivitas meditasi dan kebugaran.

Ana Gayatri mengatakan, suasana pagi di Aston Inn Batu memberikan pengalaman tersendiri bagi para peserta dalam menjalankan latihan yoga.

"Suasana Aston Inn Batu di pagi hari sangat mendukung untuk mempraktikkan Yoga Mandala. Udara yang sejuk dan ketenangannya membantu peserta lebih fokus pada keseimbangan diri serta menyatu dengan energi alam sekitar," ujarnya.

Selain sesi yoga dan meditasi, kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Madja by Ivan Gunawan yang turut menambah kemeriahan acara. Para peserta juga memperoleh layanan konsultasi kesehatan gratis serta healthy quote yang disediakan oleh Get Fit.

Salah satu peserta, Septyan, mengaku terkesan dengan pengalaman yang didapat selama mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, kombinasi gerakan yoga, udara pagi yang bersih, dan panorama alam yang dapat dinikmati dari kawasan Eskala Pool memberikan kesegaran fisik maupun mental.

Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali diselenggarakan karena dinilai mampu menjadi sarana rekreasi sekaligus menjaga kesehatan di tengah kesibukan sehari-hari.

Melalui penyelenggaraan event ini, Aston Inn Batu terus memperkuat posisinya sebagai destinasi yang tidak hanya menawarkan fasilitas akomodasi, tetapi juga berbagai kegiatan wellness yang mendukung gaya hidup sehat.

Aston Inn Batu dikenal sebagai hotel modern dengan pemandangan alam Kota Batu yang asri. Beragam fasilitas unggulan, termasuk Eskala Pool, menjadikan hotel ini sebagai pilihan bagi wisatawan, kegiatan korporat, maupun penyelenggaraan acara kebugaran dan kesehatan. (Ton)