Senin, 27 Sep 2021 WIB
Tag :ppkm darurat jawa-bali
Pilot Merpati Curhat Soal Pesangon ke Komnas HAM
Kamis, 16 Sep 2021 19:56 WIB

 JAKARTA – Pilot dan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) yang tergabung dalam Paguyuban Pilot Eks Merpati, mendatangi Komnas HAM

Kepala Pos Indonesa Bandar Lampung bersama Dinas Terkait Tinjau Pendistribusian di Pulau Sebesi
Minggu, 22 Agu 2021 15:36 WIB

LAMPUNG SELATAN (Realita)- Dinas Sosial Bersama PT. Pos Indonesia, Provinsi Lampung mulai mendistribusikan bantuan beras kepada keluarga

Upaya Turunkan PPKM Level 2 Segera, Bupati Malang Ajak Peran Aktif Masyarakat
Kamis, 19 Agu 2021 22:10 WIB

MALANG (Realita)- Pemerintah Pusat kembali menerapkan PPKM Level 4, 3 dan 2 di Jawa Bali mulai 17 hingga 23 Agustus. Keputusan tersebut diumumkan

Bulog Siap Ganti Beras Rusak dengan yang Baru
Kamis, 12 Agu 2021 12:13 WIB

SIDOARJO (Realita) -  Kantor cabang Bulog Surabaya Utara mengganti beras bantuan sosial (beras bansos) dari pemerintah yang tak layak konsumsi

Berkat PPKM, Tingkat Keterisian Bed di RS Menurun Signifikan
Selasa, 10 Agu 2021 20:09 WIB

SURABAYA- Gubernur Jatim, Khofifah mengatakan,  pemberlakuan PPKM berlevel  berdampak signifikan pada penurunan Bed Occupancy Rate (BOR)

Khofifah Optimis PPKM Efektif
Selasa, 10 Agu 2021 19:55 WIB

SURABAYA – Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali kembali

PPKM di Luar Jawa-Bali Diperpanjang sampai 23 Agustus
Senin, 09 Agu 2021 21:49 WIB

  JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Luhut: Kita Akan Hidup Bertahun-Tahun dengan Masker
Senin, 09 Agu 2021 21:25 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim kepatuhan

Alhamdulillah, Tempat Ibadah Boleh Buka!
Senin, 09 Agu 2021 21:19 WIB

JAKARTA- Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM level 4 di Jawa-Bali hingga 16 Agustus 2021. Pemerintah menyesuaikan aturan dengan membolehkan