BEKASI (Realita)- Aliansi mahasiswa Bekasi (AMBISI) menggelar aksi aksi unjuk rasa didepan gedung Paripurna DPRD Kota Bekasi, pada Jumat kemarin, (10/3/2023).
Dalam aksinya para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bekasi itu mengajukan delapan tuntutan yang disampaikan kepada para pejabat yang berada digedung DPRD.
Baca juga: Pelepasan Mahasiswa KKN Tematik ke-9 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
Tri Adhianto selaku Plt Wali Kota Bekasi sempat menemui para sejumlah mahasiswa yang sedang menggelar aksinya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.
Sang Wali Kota pun merespon tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa dalam orasinya.
"Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi akan terus memperhatikan dan memperjuangkan apa yang telah disampaikan. Tapi kita harus sikapi karena memang masih ada beberapa indikator yang belum kita bisa selesai," ucap Tri Adhianto didepan peserta aksi.
Masih sambung keterangan Tri, menurutnya, pemerintah Kota Bekasi akan menyelesaikan satu persatu apa yang menjadi harapan masyarakat Kota Bekasi, salah satunya terkait infrastruktur yang memang belum dapat diselesaikan.
"Terkait beberapa hal memang tidak bisa diselesaikan hari ini dan memang perlu kajian, maka oleh dari itu saya akan berikan jawaban secara tertulis apa yang menjadi tuntutan para teman-teman mahasiswa," katanya.
Ada delapan tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa dalam orasinya.
Tuntutan pertama yaitu masalah RPJM, mahasiswa meminta untuk mengembalikan RPJMD sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional.
Yang dimana kita hari ini kita ketahui bahwasanya Kota Bekasi itu adalah Kota smartcity dan sekarang kita menilai Kota ini keren belum layak. Bagaimana hari ini masih banyak kasus tentang pendidikan sosial infrastruktur, itu belum terselesaikan. Oleh karena itu hari ini kita meminta itu semua dapat dituntaskan," ucap Orator dalam aksinya.
Baca juga: Undip Buka Jalur Ujian Mandiri Program Sarjana
Kedua, mahasiswa juga meminta kepada Wali Kota Bekasi untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang terjadi di Kota Bekasi yang dimana kita ketahui setelah ketua Kejaksaan diganti, namun masih banyak kasus-kasus korupsi yang belum diselesaikan.
Ketiga, transparansi dan evaluasi menyalurkan dana hibah.
Keempat, tuntaskan mangkraknya pembangunan pasar- pasar yang ada di Kota Bekasi.
Kelima Supremasikan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada pelayanan publik.
Baca juga: Ancam Kebebasan Pers, IJTI Surabaya Tolak Pasal-Pasal Bermasalah RUU Penyiaran
Tuntutan keenam yaitu, meminta kepada Tri Adhianto untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait anggaran APBD 2022. Dimana para mahasiwa menduga adanya anggaran yang silfa Rp 800 miliar dan penyerapan anggaran fiktif lainnya," tegasnya.
Ketujuh, tuntaskan kasus mafia tanah di Kota Bekasi. Bahwa hari ini masih banyak seperti di Jatirasa.
Kedelapan kami minta Tri Adhianto untuk fokus pada kinerjanya sebagai Plt Wali Kota.
Dirinya pun, mengakui memang ada beberapa RPJMD yang belum terselesaikan. Namun, Pemerintah Kota Bekasi tetap akan menyelesaikan secara bertahap.
"Jadi di RPJMD memang masih ada yang belum terselesaikan, masih ada sisa waktu, kita juga berkomitmen dengan Ketua DPRD. Ayo, kita bareng-bareng, karena ini kan menjadi keputusan bersama," terangnya.tom
Editor : Redaksi