Soal Bansos, Mensos Risma Laporkan Pendamping KPM Nakal

realita.co
Mensos Risma saat berkunjung ke Ponorogo.

PONOROGO (Realita)- Banyaknya bantuan sosial (Bansos) yang diglontorkan pemerintah ditengah pandemi Covid-19 ini, membuat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meningkatkan pengawasnya. 

Hal ini diungkapkan mantan Wali Kota Surabaya itu, disela-sela kunjungannya di Kabupaten Ponrogo, untuk menghadiri bimbingan teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Senin (15/06).

Baca juga: Surabaya Jadi Pilot Project Mitigasi Kebakaran Nasional

Hal ini beralasan, pasalnya ia mendapati oknum pendamping KPM di Kabupaten Malang, membawa kartu penerima bantuan tanpa sepengetahuan KPM hingga bertahun-tahun.

" Saya menemukan ada pendamping yang membawa lari kartu bantuan penerima manfaat. Ini saya laporkan ke pihak berwajib," ujar Mensos Risma. 

Risma sapaan akrab Tri Rismaharini meminta TKSK, tak hanya berperan sebagai kepanjangan tangan Kemensos dalam urusan update data sosial, namun juga tanggap dan segera melaporkan kepadanya bila didapati  pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bermain dalam bansos.

Baca juga: HUT ke-2 Tahun, Wali Kota Eri Dukung Baznas Bantu Biaya Pendidikan Pondok Pesantren

" Laporkan ya. Saya mohon TKSK bisa merespon cepat," tegasnya.

Dalam kegiatan yang dihadiri Staf Khusus Menteri Sosial Don Rozano Sigit, dan Suhardi Lili serta Direktur Kepahlawanan,  Keperintisan,  Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial Joko Irianto, serta Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Bupati Lisdyarita,  dan  anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania itu, Risma juga meminta TKSK beperan aktif dalam penyelesaian kasus pasung Orang Dengan Gangguan Jiwa ( ODGJ). Hal ini lantaran di Ponorogo praktik pemasungan masih saja terjadi.

Baca juga: Kemensos Digeruduk Massa, Aliansi IPWL Sosial Indonesia: Risma Tak Ada di Lokasi

" Mohon dilaporkan ya bapak ibu. Nanti dijemput dan bisa diberikan perawatan,"harapnya Mensos. 

Jumlah TKSK sendiri di Indonesia mengalami peningkatan, dimana Tahun 2021ini dari sebelumnya sebanyak 7.201 kini menjadi 7.230 orang. Kemensos berharap di seluruh Indonesia peran TKSK dapat berjalan optimal dalam  penyelenggaraan kesejahteraan.lin

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru