MADIUN (Realita) - Trend sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Kota Madiun di tahun 2022 audited tercatat paling rendah sejak lima tahun terakhir. Tahun 2022, SILPA tercatat mengalami penurunan hingga 14,1 persen atau diangka Rp 191,2 miliar. Sedangkan sejak tahun 2018 sampai 2021, tercatat SILPA diangka antara 16 sampai 21 persen.
Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan, SILPA tahun lalu merupakan efisiensi anggaran. Salah satunya pada lelang yang dilaksanakan pemkot. Contohnya, nilai kontrak tender pekerjaan tidak melulu sesuai dengan pagu anggaran maupun harga perkiraan sendiri (HPS). Pihak rekanan dapat menawarkan nilai kontrak lebih rendah tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas proyek.
Baca juga: MAKI: Integritas Anti Korupsi Maidi Tidak Perlu Diragukan Lagi
‘’SILPA akan kami optimalkan. Kalau bisa diperubahan APBD nanti. Kalau memang tidak bisa ya masuk APBD 2024,’’ katanya belum lama ini.
Dia menambahkan, selain efisiensi, SILPA juga disumbang dari pendapatan asli daerah yang melampaui target sebesar Rp 21,9 miliar. Serta adanya dana perimbangan sebesar Rp 24,1 miliar. Nantinya, SILPA tersebut bakal dioptimalkan tahun depan. Sebab, akan ada pelaksanaan Pemilu 2024 yang diproyeksi membutuhkan anggaran fantastis.
“Kegiatan pembangunan mungkin akan berkurang dalam menghadapi Pemilu nanti. Inysa Allah mulai disiapkan,’’ ujarnya.
Sementara itu, dengan turunnya nilai SILPA tahun 2022 diapresiasi beberapa kalangan DPRD yang tergabung dalam fraksi. Seperti yang dikatakan Fraksi PKB saat rapat paripurna pemandangan umum terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 di gedung DPRD setempat, Senin (15/5/2023).
Melalui juru bicaranya Agus Wiyono, PKB menyatakan bahwa penurunan nilai SILPA ini menunjukkan jika serapan anggaran tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena kebijakan keuangan daerah di tahun 2022 dalam dokumen RKPD dan KUA-PPAS 2022 setelah direalisasikan mampu meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sehingga SiLPA tahun berjalan mampu di tekan melebihi tahun sebelumnya.
“Dari sisi kebijakan keuangan daerah, atas penurunan nilai SILPA tahun 2022, Fraksi PKB memberikan apresiasi,” katanya.
Baca juga: Ratusan Ojol Gruduk Rumah Bacawali Madiun Maidi, Ada Apa?
Meski begitu, angka 14,1 persen dirasa masih cukup besar. Sehingga Fraksi PKB merekomendasikan agar pemkot meningkatkan lagi kualitas kebijakan supaya perencanaan pendapatan dan kebijakan anggaran dengan tujuan meningkatnya kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah semakin akurat.
“Sehingga untuk tahun realisasi APBD tahun 2023 semakin lebih baik lagi dibanding tahun 2022 dan SiLPA tahun berjalan semakin dapat ditekan dalam batas yang wajar,” ujarnya.
Senada disampaikan Fraksi Perindo. Dengan penurunan SILPA ini, pihaknya memberikan apresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran pada tahun 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya.
Baca juga: Cawali Madiun Maidi Komitmen Majukan UMKM
“Kebijakan keuangan daerah ditahun 2022 yang ditetapkan dalam dokumen RKPD dan KUA-PPAS 2022 setelah direalisasikan mampu meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Sehingga SiLPA tahun berjalan mampu ditekan melebihi tahun sebelumnya,” ujar jubir Fraksi Perindo, Hari Santoso.
Apresiasi yang sama juga disampaikan Fraksi Demokrat melalui jubirnya Ismiati. Secara nominal mengalami penurunan dibanding SILPA tahun 2021. “Tren proporsi SILPA terhadap penerimaan daerah tahun 2022 mengalami penurunan, hal tersebut Fraksi Demokrat mengapresiasi,” katanya.
Sementara, Fraksi PKS-PAN melalui jubirnya Indah Sat Rachmaniati menyatakan, dengan SILPA sebesar itu, maka masih diperlukannya kerja yang efektif agar mampu memperbaiki pengelolaan anggaran dan manajemen kas daerah. Agar dapat mengoptimalkan serapan belanja daerah yang lain.
“Namun hal ini menunjukkan bahwa serapan anggaran ditahun anggaran 2022 lebih baik dari tahun sebelumnya,” terangnya.adv
Editor : Redaksi