GRESIK (Realita) - Lambatnya pembayaran proyek Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2023, membuat sejumlah kontraktor gigit jari. Pasalnya, selain berdampak pada keuntungan yang berkurang, pengusaha jasa konstruksi tersebut mengaku terpaksa menggadaikan asset hingga menjualnya.
"Sebagian modal kami cari dengan pinjam bank. Kalau proyek kami tidak segera dibayar, maka kami tidak bisa melunasinya. Otomatis bunganya terus berjalan dan memperkecil keuntungan kami, " ungkap salah satu rekanan dari Lamongan yang namanya enggan disebutkan, Kamis (01/02).
Baca juga: Budiman Dihukum Wajib Bayar Utang Rp 449 Juta, PN Malang: Jika Ingkar, Ada Upaya Paksa
"Bahkan untuk membayar sisa gaji para pekerja, kita harus menggadaikan kendaraan atau alat transportasi lainnya. Belum lagi bayar sisa kebutuhan matrial. Kalau gak seperti itu, kita bakal dikejar-kejar terus sama galangan (pemilik toko bangunan), " lanjutnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menjelaskan hingga awal tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik masih memiliki hutang kepada ratusan kontraktor dengan total mencapai ratusan miliyar rupiah.
"Ada 423 kontraktor yang belum terbayar dengan total sebesar 142,5 miliar rupiah," kata anggota Dewan dari fraksi PKB itu. Kamis (01/02).
Baca juga: Digugat Wulan Guritno karena Diduga Tak Mau Bayar Utang, Sabda Ahessa: Itu Bukan Dana Talangan
"Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) di bidang Bina Marga ada 372 paket pekerjaan dengan total hutang sebesar 132,1 miliyar rupiah. Lalu bidang Sumber Daya Air ada 44 paket pekerjaan dengan total hutang sebesar 9,3 miliyar rupiah. Kemudian bidang Tata Ruang ada 1 paket dengan total utang sebesar 102 juta rupiah, serta penunjang urusan Pemda ada 6 paket dengan total utang sebesar 972 juta rupiah," bebernya.
Selain itu, masih menurut Hamdi, Proyek Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) sebesar 38 miliar rupiah. Termasuk utang Bantuan Keuangan (BK) desa dari total 136 miliar rupiah baru terbayar 103 miliar rupiah, " terus Hamdi.
Sementara disinggung penyebab keterlambatan pembayaran tersebut, Hamdi mengatakan imbas dari defisit anggaran tahun 2023. "Waktu itu (defisit) sekitar 600 miliyar rupiah, " pungkasnya.
Baca juga: Nambah Rp 108 Triliun, Total Utang Pemerintah Indonesia Rp 8.144 Triliun
Lebih lanjut pihaknya menjelaskan keterangan dari OPD terkait, dan meminta agar di bulan Februari ini dapat diselesaikan.
"Kami harap hingga akhir bulan Februari ini, atau maksimal pada triwulan pertama bisa diselesaikan. Dan dalam rapat, BPPKAD (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) memastikan akan membayar sejumlah utang pada bulan Februari. Pemkab optimis Februari ini tuntas, " tandasnya.def
Editor : Redaksi