Mangkirnya Pejabat Eselon dalam Rapat RPJMD Cilegon Tuai Kritik Tajam dari Ketua LSM LKPK

realita.co
Sejumlah pejabat eselon dua dan anggota DPRD Kota Cilegon tidak tampak hadir dalam rapat paripurna. Foto: Fauzi

CILEGON (Realita) — Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2025-2029 menuai sorotan tajam.

Pasalnya, sejumlah pejabat eselon dua dan anggota DPRD Kota Cilegon tidak tampak hadir dalam rapat penting tersebut.

Baca juga: Pembangunan Pelabuhan Warnasari Perlu ada Dukungan Semua Elemen

Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Kota Cilegon, Hilman, menyampaikan kekecewaannya dalam wawancara eksklusif yang berlangsung di Jungle Cafe pada Kamis (12/6/2025).

Ia menilai ketidakhadiran para pejabat tersebut sebagai bentuk ketidakseriusan dalam merumuskan arah pembangunan Kota Cilegon ke depan.

“Saya prihatin dan sedih. Rapat RPJMD itu adalah momen penting untuk membahas kerangka pembangunan jangka menengah Kota Cilegon. Jika para unsur terkait tidak hadir, bagaimana bisa mewujudkan visi dan misi pembangunan kota ini?” ujar Hilman.

Lebih lanjut, Hilman menyoroti kinerja eselon dua yang dinilainya kurang mendukung kepemimpinan Wali Kota saat ini. Ia bahkan menyarankan agar Wali Kota tidak segan memberikan sanksi, termasuk mutasi hingga pencopotan jabatan, terhadap pejabat yang dinilai tidak loyal dan tidak profesional.

“Eselon dua itu bukan hanya menerima gaji. Mereka juga mendapat tunjangan dari APBD, itu uang rakyat. Kalau saya jadi Wali Kota, saya akan minta kepala BKD untuk beri sanksi tegas pada yang tidak hadir tanpa alasan jelas. ASN harus loyal kepada siapapun pemimpin yang terpilih,” tegasnya.

Hilman juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan seluruh perangkat daerah untuk membangun Kota Cilegon yang kondusif dan ramah investasi.

Ia menyinggung berbagai persoalan yang tengah melanda Cilegon, mulai dari tragedi di PT CAA hingga masalah di kawasan industri Lotte.

Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) Kota Cilegon, Hilman.

“Kita harus rapatkan barisan. Jaga kekompakan, kondusifitas, dan deuluran (persaudaraan). Jangan sampai kepentingan pribadi atau golongan menghambat kemajuan kota ini,” katanya.

Sebagai penutup, Hilman menyerukan agar pembangunan di Kota Cilegon mengedepankan konten lokal. Ia mendorong agar pengusaha dan tenaga kerja lokal diberi prioritas dalam proyek-proyek industri, dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas.

“Cilegon ini punya banyak SDM unggul. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di rumah sendiri. Mari bangun kota ini dengan kekuatan lokal yang sudah terbukti kompeten,” pungkasnya.Fauzi

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru