Upaya Penanggulangan Stunting, Kelurahan Burengan Tekankan Hal Ini

realita.co
Adi Sutrisno, Lurah Burengan Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

KEDIRI (Realita) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri berupaya menangulangi angka stunting di Kota Kediri, tak terkecuali di Kelurahan Burengan, Kecamatan Pesantren.

Menurut Lurah Kelurahan Burengan, Adi Sutrisno, angka stunting di wilayahnya mengalami penurunan.

Baca juga: Kota Kediri Promosikan Tenun Ikat dan Pariwisata di Ajang JOGJA TIIT-SMEE EXPO 2025

Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 20 kasus stunting dan di tahun 2025 turun menjadi 14 kasus stunting.

Adi menjelaskan, berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi angka stunting, seperti memaksimalkan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) menjadi 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

6 bidang ini yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas).

Di Kelurahan Burengan, kata Adi, ada 10 posyandu dengan jumlah kader kesehatan mencapai 100 orang.

“100 orang ini kader semua belum termasuk bidan atau tenaga kesehatan dari puskesmas,” ujar Adi, Kamis, 19 Juni 2025.

Untuk upaya penanggulangan stunting, Kelurahan Burengan memaksimalkan posyandu terutama program Pemberian Makanan Terpadu (PMT).

Baca juga: Kota Kediri Tampil di Jogja City Expo 2025, Kenalkan Tenun Ikat dan Potensi Wisata

Tak hanya itu, kader kesehatan juga melakukan kunjungan ke rumah warga untuk monitoring dan memberikan pelayanan kesehatan.

Adi mengatakan, kader kesehatan juga berkoordinasi dengan calon pengantin (catin) dan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (P3MK).

“Kalau ada catin, kader kesehatan posyandu akan mengarahkan untuk melakukan vaksin ke puskesmas,” kata Adi.

“Pemantauan juga dilakukan mulai sebelum menikah, hamil muda, hingga nanti melahirhan sehingga harapannya dapat menekan angka stunting,” imbuhnya.

Baca juga: Mbak Wali Genjot Kinerja BUMD, Tegaskan Inovasi dan Layanan Prima untuk Tingkatkan PAD

Untuk tantangan yang dihadapi, Adi mengaku masih ada masyarakat yang hamil dan tidak berkoordinasi dengan kader kesehatan.

Tentu hal ini membutuhkan kerjasama antara kader kesehatan dengan Ketua RT, untuk memantau kondisi warga.

“Nantinya, pemantauan ini juga menjadi upaya kader kesehatan untuk screening sehingga kesehatan masyarakat dan balita tentunya, diharapkan lebiu baik lagi,” pungkasnya. (Kyo)

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru