PONOROGO (Realita)- Terungkapnya dugaan jual beli pupuk subsidi lewat Media Sosial (Medsos) di tengah krisis stok pupuk bersubsidi beberapa waktu lalu. Membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo angkat suara. Bahkan lembaga legislatif Bumi Reyog itu, mendesak Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perternakan (Dipertahankan) Ponorogo untuk mengecek kebenaran hal tersebut.
Hal ini diungkapkan, Wakil Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno. Ia mengatakan bila mengacu pada sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) kabupaten Ponorogo. Alokasi pupuk subsidi seharusnya mencapai 184 ribu ton, namun jumlah alokasi pupuk sesuai SK alokasi pupuk hanya 101 ribu ton, atau hanya 100 kilogram per 1 hektar lahan. Namun faktanya, banyak petani menaburkan pupuk hingga 700 kilogram per 1 hektar lahan.
Baca juga: Belanja Daerah Pemkab Ponorogo Tak Terserap 100 Persen, DPRD : Kami Terbelalak!
" Secara alokasi kita ini kurang. Subsidi kita kurang untuk kebutuhan petani kita," ujarnya, Selasa (19/10).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ponorogo ini pun meyayangkan hal itu, ia mendesak Dipertahankan untuk menyelidiki kasus ini. Pasalnya, bila hal ini benar justru sangat merugikan bagi petani-petani yang lain.
Baca juga: Soroti Seleksi Sekda Ponorogo, DPRD Desak Jabatan Maksimal 5 Tahun
" Dikasih subsidi malah pakai non subsidi. Kalau sesuai RDKK mestinya kurang kenapa dijual? apakah mereka ini tidak mau nanam padi. Tentu sangat menyayangkan kalo itu benar. Dispertahankan harus cek langsung," desaknya.
Diketahui sebelumnya, dugaan praktik jual beli pupuk bersubsidi terungkap di Ponorogo. Melalui medsos sejumlah petani penerima pupuk negara ini kedapatan menjajakan pupuk subsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Seperti pupuk subsidi ZA dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 85 ribu per karung menjadi Rp 160 per karung, dan Urea dari Rp 112.500 ribu per karung menjadi Rp 190 ribu perkarung.
" Urea Subsidi 190 ," tulis akun @Berkah Rejeki Lancar di grub medsos tersebut. adv/lin
Editor : Redaksi