SIDOARJO (Realita) – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo, Ahmad Muzayyin Syafrial, memimpin pers rilis menanggapi hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) terkait tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi-Mimik, di Ratabata Kafe, Sidoarjo, Senin (7/9/2026).
Hasil survei ARCI menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Subandi-Mimik saat ini berada di angka 70,6 persen. Meski masih tergolong tinggi, angka tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan hasil survei pada periode sebelumnya.
Muzayyin menyebut, tingkat kepuasan publik pada 100 hari pertama pemerintahan mencapai 84,9 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 80,5 persen pada enam bulan pemerintahan, kembali turun menjadi 71,8 persen pada satu tahun, dan kini berada di angka 70,6 persen pada 1,5 tahun pemerintahan.
"Secara kumulatif, terjadi penurunan sebesar 14,3 persen poin. Penurunannya memang cukup besar, tetapi ini menjadi bahan evaluasi kami bersama ke depannya," ujar Muzayyin.
Menurutnya, Partai Gerindra sebagai salah satu partai pengusung pemerintahan Subandi-Mimik tidak akan mengabaikan perubahan persepsi publik tersebut. Ia menilai angka 70,6 persen masih menunjukkan adanya modal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Namun, tren penurunannya harus menjadi perhatian serius.
"Penurunan 14,3 persen ini harus menjadi peringatan dini untuk melakukan evaluasi total, bukan dijadikan bahan saling menyalahkan," tegas Muzayyin yang juga menjabat Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo.
Soroti Metodologi Survei
Selain tren kepuasan, Fraksi Partai Gerindra Sidoarjo juga menyoroti transparansi metodologi survei ARCI.
Muzayyin mencermati adanya perbedaan pembacaan data. Berdasarkan rincian yang disampaikan, tingkat sangat puas sebesar 8,3 persen, puas 35,2 persen, dan cukup puas 25,9 persen. Jika dijumlahkan, ketiganya menghasilkan angka 69,4 persen, bukan 70,6 persen seperti angka agregat yang dipublikasikan.
"Karena itu, kami mendorong adanya klarifikasi metodologis secara terbuka agar publik mendapat informasi yang akurat dan benar," tegasnya.
Muzayyin mengatakan, ketidakpuasan masyarakat dalam survei juga menyasar sejumlah sektor krusial, di antaranya persoalan ketenagakerjaan dan pengangguran, pendidikan, serta koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Setahun lebih pemerintahan berjalan, masyarakat tidak lagi hanya menunggu janji atau rencana. Mereka mulai menilai hasil nyata. Karena itu, persepsi publik ini harus dipadukan dengan data kinerja objektif, mulai dari angka pengangguran, efektivitas penanganan banjir, pelayanan publik hingga realisasi anggaran," jelasnya.
Elektabilitas Gerindra Naik
Sementara itu, terkait elektabilitas Partai Gerindra yang berdasarkan survei ARCI mencapai 14,4 persen dan berada di posisi unggul, Muzayyin menegaskan pihaknya tidak ingin larut dalam euforia.
Menurutnya, peningkatan elektabilitas tersebut justru merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab politik lebih besar.
Sebagai partai pengusung pemerintahan Subandi-Mimik, Gerindra menegaskan akan tetap mendukung program Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi secara konstruktif.
"Mendukung bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan dan mengkritik bukan berarti meninggalkan pemerintahan. Partai Gerindra mendorong Bupati dan Wakil Bupati untuk segera melakukan akselerasi dan evaluasi program prioritas," katanya.
Ia menambahkan, program yang belum mencapai target harus diperbaiki, program yang berjalan lambat harus dipercepat, sedangkan program yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo harus dievaluasi secara menyeluruh.
Komunikasi dengan Bupati Disebut Belum Pernah Dilakukan
Mengenai bentuk koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Muzayyin mengakui komunikasi dan koordinasi dengan Wakil Bupati Sidoarjo cukup sering dilakukan. Hal itu karena Wakil Bupati Sidoarjo juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo.
Namun, ia menyebut komunikasi langsung dengan Bupati Sidoarjo hingga kini belum pernah dilakukan.
"Kalau komunikasi, koordinasi dan evaluasi sering bersama Wakil Bupati, tapi dengan Bupati belum pernah sama sekali. Masukan Fraksi Gerindra disampaikan melalui Wabup Sidoarjo, termasuk soal 14 program janji pemerintah Subandi-Mimik karena itu menjadi napas pembangunan dan lainnya," paparnya.
Muzayyin mengatakan, pihaknya juga akan memperkuat komunikasi dengan partai-partai pendukung lainnya, di antaranya Partai Golkar dan Partai Demokrat Kabupaten Sidoarjo.
Koordinasi antarpartai pengusung tersebut diperlukan untuk membangun evaluasi bersama agar kinerja pemerintahan Subandi-Mimik tetap berjalan sesuai visi, misi dan janji kampanye.
"Komunikasi bersama partai lain masih sangat baik. Kami sering berkomunikasi dan bekerja sama. Hanya saja, survei ini harus ditanggapi dan dijadikan bahan diskusi serta proses pengawalan pemerintahan sebagai arus utama dalam pengusungan rumusan kebijakan Subandi-Mimik agar semakin membaik," pungkasnya. Bay
Editor : Redaksi