CILEGON (Realita)— Pengelolaan APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2026, khususnya kegiatan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, mendapat sorotan. Sejumlah dugaan terkait pelaksanaan proyek hingga persoalan perencanaan dan pengawasan di OPD diminta segera dibuka secara transparan.
Aktivis Kota Cilegon, Cecep ZF menilai terdapat sejumlah pekerjaan fisik, seperti paving block, drainase dan TPT, yang diduga dikerjakan tidak maksimal. Ia juga mempertanyakan peran konsultan perencana dan pengawas dalam memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi.
Baca juga: Proyek TPT Jerang Ilir Disorot, Kedalaman Galian dan Material Dipertanyakan
“Dewan jangan hanya pintar mengawasi pemerintah. Kalau ada dugaan Pokir dikerjakan oleh tim sendiri, bahkan ada yang diduga meminjam bendera perusahaan, bahkan satu perusahaan sampe 5 pekerjaan dibidang yg sama itu juga harus dibuka,” ujar Cecep.
Ia meminta OPD terkait menjelaskan proses penunjukan konsultan maupun pelaksanaan pekerjaan, termasuk keberadaan perusahaan dari luar Kota Cilegon.
Baca juga: Silaturahmi Kapolres Cilegon dan Jurnalis, Perkuat Sinergi untuk Jaga Kamtibmas
Cecep juga menyoroti transparansi papan informasi proyek yang dinilai harus memuat informasi pekerjaan secara jelas, termasuk volume kegiatan.
Untuk memastikan berbagai dugaan tersebut, ia mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) memeriksa pengelolaan APBD 2026, baik kegiatan reguler maupun Pokir.
Baca juga: Proyek Revitalisasi SMA Muhammadiyah Cilegon Disorot, Aktivis Pertanyakan Kelengkapan APD Pekerja
“Kalau semua sudah sesuai aturan, silakan dibuktikan dengan dokumen dan hasil pekerjaan di lapangan. Jangan sampai uang rakyat minim transparansi,” tegasnya.fauzi
Editor : Redaksi