JAKARTA (Realita) – Kebijakan belanja anggaran pemerintah kembali menuai sorotan publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar aliran dana negara senilai total Rp14,69 miliar yang mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia—perusahaan milik selebritas Raffi Ahmad—melalui kontrak pengadaan jasa influencer di dua kementerian sepanjang periode 2024–2026.
Berdasarkan data dari portal INAPROC Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kontrak tersebut terbagi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan 5 paket pada 2024, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan 3 paket pada rentang 2025–2026. Kerja sama ini mencakup publikasi konten di kanal YouTube RANS Entertainment, akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717, hingga kehadiran fisik Raffi Ahmad dalam sejumlah agenda resmi.
Adapun rincian paket pengadaan jasa influencer PT Rans Animasi Indonesia meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452.690.000, Instagram Reels senilai Rp205.890.000, Instagram Story sebesar Rp575.650.000, kehadiran acara (event attendance) senilai Rp2.520.000.000, serta penayangan TikTok sebesar Rp144.420.000.
Selain itu, terdapat pula kontrak influencer KKP tahun 2025 sebesar Rp3.590.000.000, influencer engagement pembangunan BINS senilai Rp3.600.000.000, serta jasa publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna pada 2026 sebesar Rp3.600.000.000, sehingga total keseluruhan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
ICW menilai pengadaan berbiaya fantastis ini bermasalah dari berbagai aspek krusial. Pertama, belanja jumbo ini dinilai tidak memiliki empati fiskal karena berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, termasuk pemangkasan dana transfer ke daerah dan dana desa.
Baca juga: Polisi Langsung Hapus Postingan Deklarasi Sumpah Pemuda dengan Massa Bayaran
Kedua, ICW mempertanyakan efektivitas serta transparansi belanja influencer yang dinilai belum memiliki ukuran dampak (impact) yang jelas dan terbuka, mengingat instansi pemerintah sejatinya telah memiliki biro humas dan kanal komunikasi resmi sendiri.
Ketiga, spesifikasi teknis pengadaan di Kemendikbudristek secara spesifik mencantumkan kanal YouTube dan akun media sosial milik Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, yang dikhawatirkan membatasi kesempatan bagi penyedia jasa sejenis lainnya.
Baca juga: Terkait Aksi Mahasiswa yang Diduga Diselenggarakan Raffi Ahmad, Polda Metro Jaya Minta Maaf
Terakhir, sorotan tajam diarahkan pada potensi konflik kepentingan mengingat Raffi Ahmad telah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024, di mana pasca-pelantikan tersebut KKP tercatat tetap mengontrak perusahaannya senilai total Rp10,8 miliar.
Menanggapi berbagai temuan tersebut, ICW melayangkan sejumlah desakan tegas. Pemerintah didesak untuk membuka seluruh dokumen pengadaan mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan kepada publik. ICW juga mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kementerian terkait untuk melakukan audit menyeluruh, sekaligus meminta LKPP mengevaluasi ulang mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik (e-catalogue).mon
Editor : Redaksi