JAKARTA (Realita)- Gejolak politik yang membelit Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru!
Di tengah polemik dokumen pendidikan yang berujung pada putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), Gibran disebut telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Niat Mengundurkan Diri, Gibran Resmi Pamitan ke Prabowo
Informasi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai pertemuan Presiden Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan bahwa kedua pimpinan negara itu menggelar pertemuan selama kurang lebih 2,5 jam.
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," ujarnya.
*Prabowo Tidak Menolak, Gibran Minta Buktikan Lewat PTUN!*
Meski demikian, Prasetyo membantah kabar bahwa Prabowo menolak permintaan tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap posisi Gibran semakin mengemuka di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Baca juga: Suasana Makin Panas, Gibran Temui Prabowo
Polemik tersebut berkaitan dengan putusan MA mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024.
Dalam putusannya, MA menyatakan suket penyetaraan tersebut tidak sah. Putusan itu juga menjadi perhatian setelah sebelumnya muncul putusan MK yang menyatakan tidak ditemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia.
Dua putusan lembaga peradilan tersebut kemudian menjadi dasar berkembangnya desakan politik agar persoalan status pendidikan Gibran dibawa ke mekanisme konstitusional di DPR.
Melalui Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3, DPR memiliki kewenangan menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah maupun dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
*Gibran Pernah Bilang: Kalau Nggak Lulus SMA, Nggak Mungkin Kuliah!*
Baca juga: Ketua Fraksi PAN MPR RI Minta Gibran Ikhlas Mundur
Di tengah tekanan tersebut, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikannya. Ia mempertanyakan bagaimana dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak menyelesaikan pendidikan setara SMA.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10/2026).
Kini, pernyataan Mensesneg mengenai niat pengunduran diri Gibran membuka perkembangan baru dalam polemik yang telah menyeret persoalan pendidikan, putusan lembaga peradilan, hingga dinamika politik di DPR.
Sampai kini, belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri tersebut. Niat sudah disampaikan, tapi status Gibran hingga kini masih Wakil Presiden. Sementara itu, proses pembuktian keabsahan dokumen melalui PTUN sebagaimana disampaikan Mensesneg menjadi salah satu langkah hukum yang disebut ingin ditempuh Gibran.(a1)
Editor : Redaksi