Kabakom Bantah Pernyataan Gibran soal Saran Prabowo untuk Fight di PTUN

realita.co
Syahganda Nainggolan. Foto: Dok Beb

JAKARTA (Realita) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk berjuang membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui PTUN.

Syahganda menyebut tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran mengambil langkah itu.
Syahganda mulanya mengungkit pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.

Baca juga: GIBRAN BUKA SUARA! Presiden Prabowo Minta Saya Terus 'Fight' Soal Ijazah!

Yusril mengatakan putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah bersifat final sehingga tidak ada jalur hukum lagi untuk ditempuh.

"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

"Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," imbuh dia.

Baca juga: MA Putuskan Tak Ada Bukti Gibran Punya Ijazah Setingkat SMA

Menurutnya, apa yang disampaikan Yusril telah mencerminkan pandangan Prabowo. Dengan begitu, Syahganda menegaskan tidak mungkin Prabowo menganjurkan Gibran agar mengambil langkah hukum lewat PTUN.

"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujar Syahganda.

Baca juga: Gibran Mau Buktikan Keabsahan Suket di PTUN, Yusril: Tidak Bisa!

Gibran sebelumnya mengaku akan fight di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.

"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetapfight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya.ik

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru