JAKARTA (Realita)- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menanggapi langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hendak membuktikan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Gibran sempat menyampaikan keinginannya untuk mundur dari jabatan wakil presiden.
Baca juga: Lengser, Gibran Punya Harta Rp 27,9 Miliar
Zainal Arifin Mochtar, yang akrab disapa Prof Uceng, mengaku belum memahami maksud Gibran membawa persoalan dokumen pendidikannya ke PTUN di tengah pernyataan tersebut.
Menurut dia, masalah surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran sebelumnya telah memutuskan Mahkamah Agung (MA) melalui perkara yang diajukan Subhan Palal.
"Saya tidak tahu maksudnya apa ya, karena kan dia (Gibran) bilang mau mundur. Apakah sifat dia mau bawa ke PTUN itu mendokumentasikannya atau tidak, saya tidak tahu. Jadi kita hanya orang yang mendengarkan keterangan orang lain. Kita tidak tahu maksudnya," katanya seusai menjadi pemateri dalam Mimbar Rakyat di Masjid Jogokariyan, Selasa (10/11/2026) malam.
Prof Uceng juga memotret objek perkara yang akan kembali dibawa ke PTUN . Pasalnya, MA telah mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek gugatan Subhan Palal.
"Pun kalau dia mau menunggu PTUN , saya juga masih memikirkan apa sebenarnya yang dia mau dibawa ke PTUN ? Karena kesimpulannya sudah inkrah soal di yang suket (surat keterangan penyetaraan pendidikan)," sambungnya.
Ia juga menilai pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tidak sertamerta menghapus putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Kalaupun dia bawa PK, PK tidak bersifat menghilangkan tinta. Kecuali kalau yang dia maksud itu ada satu kasus suket lainnya, yang dicabut sama Denny (Denny Indrayana). Tapi kalau sudah dicabut, berarti sudah hilang (kasus gugatan Denny ke PTUN )," lanjutnya.
Prof Uceng mengaku belum bisa memberikan penilaian lebih jauh mengenai langkah hukum Gibran. Ia memilih menunggu perkembangan hal tersebut.
"Pasti masih menakar-nakar. Kita tunggu aja lah," tutupnya.
Gibran Siap Buktikan Dokumen Pendidikan Lewat PTUN
Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026).
Sidang perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut menjadi salah satu proses hukum yang berkaitan dengan pembuktian dokumen pendidikan Gibran.
Sebelumnya, Gibran menyatakan siap membuka dokumen sejarah pendidikannya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Ia juga mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto agar tetap menempuh jalur hukum melalui PTUN .
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN," ucap Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026) sore.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, sidang perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB.
“Agenda sidang replik penggugat secara elektronik dan tambahan bukti surat penggugat dan tergugat secara konvensional,” demikian keterangan dalam SIPP PTUN Jakarta.
Perkara tersebut diajukan PT Mercy Toga Kirana melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana.
Dalam persidangan pada Kamis (29/10/2026), Denny bersama tim mengajukan pencabutan gugatan. Langkah itu diambil karena pihak tergugat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dinilai tidak kunjung menghadirkan dokumen primer yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Dokumen yang dimaksud antara lain Certificate of Attendance, transkrip nilai, serta bukti enrollment atau pendaftaran pendidikan di UTS Insearch, Australia.
Namun, permohonan pencabutan gugatan tersebut ditolak oleh pihak tergugat dan kuasa hukum Gibran selaku tergugat II intervensi.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menilai upaya pencabutan gugatan di tengah proses persidangan menunjukkan ketidakseriusan penggugat.
Baca juga: Gibran Resmi Mundur dari Wapres, Surat Pengunduran Diri Sudah Diserahkan ke Prabowo
Penolakan tersebut juga membuat pencabutan gugatan tidak dapat dilakukan secara sepihak.
Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pencabutan gugatan setelah tergugat memberikan jawaban harus mendapat persetujuan tergugat.
Dengan demikian, tidak adanya persetujuan dari pihak tergugat membuat proses pemeriksaan perkara dapat berlanjut meskipun penggugat menyatakan hendak mencabut gugatan.
Ketidakhadiran Denny Indrayana dan timnya juga tidak otomatis menghentikan persidangan. Proses hukum tetap berjalan sesuai agenda yang ditetapkan majelis hakim.
PDIP Sebut Langkah Gibran Berpotensi Mengulur Waktu
Langkah Gibran untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui PTUN turut mendapat tanggapan dari PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan urgensi langkah tersebut. Menurut dia, pihak Gibran dan Kemendikdasmen sebelumnya telah memiliki kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian.
Namun, kesempatan itu dinilai tidak dimanfaatkan.
"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," ujar Deddy, Selasa (10/11/2026).
Berbeda dengan Deddy, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan menghormati langkah hukum yang ditempuh Gibran.
Menurut Saan, Gibran memiliki hak untuk mencari keadilan melalui jalur pengadilan.
Meski demikian, proses hukum tersebut tidak serta-merta menghentikan pembahasan politik di DPR, termasuk wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang didorong sejumlah anggota dewan.
Baca juga: Pasang Badan untuk Gibran, Luhut: Sampai Kapan Gontok-gontokan Kayak Gini
"Itu kan kita hormati saja. Jadi apa pada prinsipnya kita harus menghormati apa hak dari Mas Gibran untuk melakukannya," kata Saan.
Berbeda dengan Perkara Subhan Palal
Gugatan PT Mercy Toga Kirana melalui Denny Indrayana berbeda dengan perkara yang diajukan Subhan Palal dan telah diputus MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam perkara Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tersebut, Subhan Palal menggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Pada 30 Oktober 2026, MA melalui putusan kasasi menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabut dokumen tersebut.
Kedua perkara itu memiliki sejumlah perbedaan.
Pertama, dari sisi penggugat. Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT diajukan PT Mercy Toga Kirana sebagai badan hukum, dengan Denny Indrayana sebagai kuasa hukum. Sementara perkara Subhan Palal diajukan secara perorangan.
Kedua, dari sisi keterlibatan Gibran. Dalam perkara PT Mercy Toga Kirana, Gibran masuk sebagai tergugat II intervensi melalui tim kuasa hukumnya. Sementara dalam perkara Subhan Palal, tidak terdapat keterlibatan Gibran sebagai tergugat II intervensi.
Ketiga, dari sisi tahapan hukum. Perkara PT Mercy Toga Kirana masih berjalan di PTUN Jakarta, sedangkan perkara Subhan Palal telah mencapai tahap kasasi di MA.
Keempat, dari sisi hasil putusan. Perkara PT Mercy Toga Kirana belum menghasilkan putusan akhir, sementara perkara Subhan Palal telah diputus MA dengan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah.
Dengan adanya dua perkara tersebut, proses persidangan di PTUN Jakarta masih menjadi perhatian karena berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dan langkah hukum yang ditempuh para pihak.tri
Editor : Redaksi