LAMONGAN (Realita) – Tak ingin pelayanan pembayaran pajak daerah hanya bergantung pada kanal yang sudah tersedia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mulai memperluas akses layanan dengan menggandeng PT Pos Indonesia. Kerja sama ini diharapkan membuat masyarakat semakin mudah membayar pajak sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan dengan PT Pos Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Baca juga: Bupati Lamongan Hadiri Mendhak Sanggring, Tradisi Unik yang Terus Dijaga Warga Tlemang
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, kolaborasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih praktis, mudah dijangkau, dan efisien.
Menurutnya, semakin banyak pilihan kanal pembayaran akan memberikan keleluasaan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
"Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas kanal pembayaran pajak, memberikan kemudahan, kenyamanan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada wajib pajak," ujar Yuhronur.
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Pemkab Lamongan dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Upaya ini sejalan dengan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang bertujuan menciptakan sistem transaksi pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Baca juga: Angkat Identitas Budaya Lokal, Tlemang Kenalkan Udeng Semolo Gandring
Sementara itu, Kepala Bapenda Lamongan Edy Yunan Achmadi menyebut, keterlibatan PT Pos Indonesia menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pelayanan pembayaran pajak hingga lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan memanfaatkan jaringan pelayanan PT Pos Indonesia, masyarakat diharapkan memiliki alternatif pembayaran tanpa harus bergantung pada kanal layanan yang selama ini tersedia.
"Perluasan kanal pembayaran ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah," ungkap Yunan.
Baca juga: Bapenda Lamongan dan Mandala Garuda Nusantara Bahas Digitalisasi serta Target PAD Rp1 Triliun
Menurutnya, kemudahan akses pembayaran juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sebab, semakin mudah masyarakat mengakses layanan, semakin terbuka pula peluang optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Peningkatan penerimaan tersebut menjadi penting karena PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Lamongan berharap transformasi pelayanan pajak tidak hanya berhenti pada perluasan kanal pembayaran, tetapi juga mampu membangun sistem pelayanan yang semakin modern, transparan, dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat.
Editor : Redaksi