MADIUN (Realita) – Pemerintah Kabupaten Madiun menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6 hingga 10 persen pada 2027. Salah satu upaya yang dilakukan yakni mengoptimalkan potensi pajak daerah yang selama ini menyumbang sekitar 41 persen terhadap PAD.
Untuk memperkuat langkah tersebut, Pemkab Madiun melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Forum Group Discussion (FGD) Optimalisasi Potensi Pajak Daerah yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun. Kegiatan berlangsung di Caruban, Kamis (12/11/2026).
Baca juga: Pemkab Madiun dan Kemenkeu Matangkan Rencana KPBU Preservasi Jalan
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro, Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Yudi Hartono, para camat, serta sejumlah undangan lainnya.
Kepala Bapenda Kabupaten Madiun Yudi Hartono mengatakan, kerja sama dengan Kejari menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kolaborasi tersebut mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak serta pendampingan dan pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak menjadi kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Terlebih, pajak daerah memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
“Dengan keterbatasan fiskal, sumber PAD kita hampir 41 persen berasal dari pajak. Karena itu, harus kita optimalkan. Kalau tidak, kemampuan PAD kita bisa berkurang, sementara kita ingin memberikan pelayanan terbaik, baik secara fisik maupun nonfisik. Semua itu membutuhkan anggaran,” ujar Hari Wuryanto.
Menurutnya, besarnya kontribusi pajak terhadap PAD harus menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan yang tersedia. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Baca juga: Bupati Madiun Tekankan Deteksi Dini untuk Cegah Konflik di Masyarakat
Hari Wuryanto berharap, PAD Kabupaten Madiun pada 2027 dapat meningkat sekitar 6 hingga 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut diharapkan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro menyoroti sejumlah tantangan dalam optimalisasi pajak daerah, salah satunya potensi tidak tercapainya target penerimaan. Untuk mengantisipasinya, diperlukan langkah konkret berupa sosialisasi kepada masyarakat, kemudahan pembayaran pajak, serta pembaruan data wajib pajak dan objek pajak.
“Data yang lama harus diperbarui. Kalau tidak diperbarui, tingkat penerimaannya akan tetap seperti itu saja,” ujarnya.
Selain mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, Kejari Kabupaten Madiun juga siap mendukung penyelesaian tunggakan pajak melalui pendekatan nonlitigasi atau di luar jalur pengadilan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, pemanggilan wajib pajak, pemberian surat peringatan, hingga penagihan terhadap pihak yang belum memenuhi kewajibannya.
Achmad menegaskan, pemungutan pajak tetap harus dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan, dengan Bapenda sebagai leading sector. Dalam pelaksanaannya, petugas juga diminta mengedepankan pendekatan humanis, memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penandatanganan PKS antara Pemkab Madiun dan Kejari Kabupaten Madiun menjadi bagian dari penguatan koordinasi dalam mendukung pengelolaan dan optimalisasi pajak daerah. Kerja sama tersebut juga menjadi landasan bagi pendampingan hukum sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Madiun berharap pengelolaan pajak daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Optimalisasi penerimaan pajak diharapkan mampu memperkuat PAD, mendukung keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Madiun yang Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera). Yw
Editor : Redaksi