PDS Gandeng Kejari Tanjung Perak, Perkuat Pendampingan Hukum dan Mitigasi Risiko Bisnis

Reporter : Yudik Saputra
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Anggara Suryanagara bersama Direktur Utama PT Pelindo Daya Sejahtera Muhammad Fatkhurroji penandatanganan nota kesepahaman kerja sama pendampingan hukum di Surabaya, Senin (16/11/2026).

SURABAYA (Realita)– PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Surabaya, Senin (16/11/2026).

Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat aspek kepatuhan hukum sekaligus mengantisipasi potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan.

Baca juga: Kejati Jatim Tetapkan Tiga Tersangka Baru Korupsi KUR BNI Jember, Kerugian Negara Rp41,48 Miliar

Melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejari Tanjung Perak akan memberikan sejumlah layanan, mulai dari konsultasi hukum, bantuan hukum, hingga pertimbangan hukum. Kejaksaan juga dapat berperan sebagai fasilitator, mediator, maupun konsiliator dalam penyelesaian persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Anggara Suryanagara, mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi preventif kejaksaan dalam mendukung perbaikan tata kelola perusahaan.

“Selain melaksanakan fungsi represif, Kejaksaan Negeri juga memiliki fungsi preventif kepada pelaku usaha. Kerja sama ini bermaksud memberikan peran kami dalam perbaikan tata kelola, tentunya dibarengi dengan itikad yang baik. Visi dan misi kami adalah melaksanakan tata kelola yang baik, demi mencegah munculnya celah untuk terjadinya kejahatan,” ujar Anggara.

Baca juga: Kasus Korupsi KBS Rp10 Miliar, Eks Dirut CA Dilimpahkan ke Kejari Surabaya

Menurutnya, pendampingan hukum diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mencegah munculnya persoalan hukum dalam aktivitas perusahaan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo Daya Sejahtera, Muhammad Fatkhurroji, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut diperlukan untuk memperkuat landasan hukum dalam pengambilan keputusan bisnis.

“Pendampingan hukum ini membantu kami dalam mengambil keputusan bisnis dengan pertimbangan hukum yang lebih kuat. Kami ingin memastikan setiap langkah perusahaan memiliki landasan yang tepat, sehingga kegiatan usaha dan pelayanan kepada mitra maupun masyarakat dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Dengan adanya kerja sama tersebut, PDS berharap aspek hukum dapat menjadi bagian dari pertimbangan sejak awal dalam setiap proses pengambilan keputusan perusahaan. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk menjaga kegiatan usaha tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan di tengah dinamika bisnis dan perubahan regulasi.

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru