Kasus Korupsi KBS Rp10 Miliar, Eks Dirut CA Dilimpahkan ke Kejari Surabaya

Advertorial

SURABYA (Realita) - Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) berinisial CA resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. CA diserahkan bersama sejumlah barang bukti oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Senin (16/11/2026).

Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Aryanto, mengatakan pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap dua tersebut berlangsung di Ruang Bidang Pidsus Kejati Jatim setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.

"Dalam pelaksanaan tahap dua tersebut, turut diterima pula sejumlah barang bukti terkait perkara, di antaranya delapan boks kontainer dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu unit handphone, uang tunai serta tanah dan bangunan," kata Yogi dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Yogi, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS selama periode 2016-2024. CA yang saat itu menjabat sebagai direktur utama diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Perbuatan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Surabaya sekitar Rp10 miliar.

Yogi menjelaskan, modus yang dilakukan tersangka diduga dengan memerintahkan saksi berinisial S selaku Kepala Departemen Accounting & Finance untuk mengeluarkan uang kas perusahaan.

Selanjutnya, dibuat dokumen kelengkapan administrasi seolah-olah dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, seperti pembelian pakan hewan, perbaikan kandang satwa, serta perbaikan sarana dan prasarana penunjang KBS.

"Namun, pada kenyataannya uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi tersangka," ungkap Yogi.

Dalam perkara ini, CA didakwa dengan dakwaan kesatu Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara dakwaan kedua menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Usai pelimpahan tersangka dan barang bukti, JPU melanjutkan penahanan CA selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.

"Penuntut Umum melanjutkan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan," pungkas Yogi.

Editor : Redaksi

Berita Terbaru