LAMONGAN (Realita)– Dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp150 ribu bagi pengunjung serta praktik jual-beli fasilitas khusus senilai Rp4,5 juta di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Lamongan menjadi sorotan.
Kepala Lapas Lamongan, Andi Hasyim, akhirnya angkat bicara dan membantah seluruh tudingan tersebut. Namun, bantahan itu belum cukup untuk mengakhiri polemik tanpa pembuktian yang transparan.
Persoalan ini mencuat setelah adanya pemberitaan pada Kamis (12/11/2026) mengenai dugaan pungutan terhadap keluarga warga binaan yang terkendala administrasi Kartu Keluarga (KK). Tak hanya itu, muncul pula dugaan transaksi fasilitas khusus serta keberadaan telepon seluler dan penanak nasi (rice cooker) di dalam kamar hunian.
Merespons isu tersebut, Pokja Wartawan Lamongan yang diketuai Amin Santoso mengirimkan surat konfirmasi bernomor 012/KONF/RED/XI/2026 tertanggal 12 November 2026. Sebanyak 12 poin pertanyaan diajukan untuk meminta penjelasan pihak Lapas sekaligus memastikan keberimbangan pemberitaan.
Pertanyaan tersebut mencakup dugaan pungli Rp150 ribu, dasar kewajiban kesamaan KK bagi pengunjung, transaksi fasilitas senilai Rp4,5 juta, hingga pengawasan terhadap masuknya barang terlarang ke blok hunian.
Dalam surat balasan bernomor WP.15/PAS.19/UM.01.01/90/2026 tertanggal 16 November 2026, Kalapas Andi Hasyim menegaskan bahwa seluruh tudingan tersebut tidak benar dan tidak terbukti.
Terkait dugaan pungli, Andi menyatakan bahwa pelayanan kunjungan, baik secara langsung maupun daring, sepenuhnya gratis. Ia juga menjelaskan bahwa pengunjung yang memiliki identitas resmi tidak harus tercantum dalam satu Kartu Keluarga dengan warga binaan.
Hal tersebut, menurutnya, mengacu pada Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Kemenimipas RI Nomor PAS-75.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Standar Registrasi Tahanan dan Anak.
"Tidak ada pihak yang menawarkan atau menerima uang tersebut. Seluruh layanan pendaftaran kunjungan, baik langsung maupun daring, tidak dipungut biaya," tegas Andi.
Ia juga membantah adanya praktik jual-beli atau penyewaan fasilitas khusus senilai Rp4,5 juta. Menurutnya, seluruh warga binaan mendapatkan hak dan fasilitas secara setara tanpa perlakuan istimewa.
Untuk menepis dugaan peredaran ponsel dan rice cooker di kamar hunian, pihak Lapas mengklaim telah menerapkan pengawasan berlapis melalui pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-Ray, pemeriksaan badan di Pos Pengamanan Pintu Utama (P2U), serta razia kamar hunian dua kali dalam sepekan dan razia insidentil.
Andi juga menyebut Unit Layanan Pengaduan (ULP) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap administrasi dan prosedur pelayanan kunjungan. Hasilnya, pihak Lapas mengaku tidak menemukan indikasi pungli oleh petugas.
Bahkan, ia menyatakan siap apabila Kanwil Ditjenpas Jawa Timur maupun Inspektorat Jenderal Kemenimipas melakukan pemeriksaan langsung.
Editor : Redaksi