Rieke Apresiasi Keterbukaan Kemenimipas dalam Pemberantasan Narkoba di Lapas

Reporter : Beby Siahaan
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Foto: Dok IG

JAKARTA (Realita)- Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengapresiasi langkah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang bersikap terbuka dan mendukung operasi pemberantasan narkoba di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menurutnya, keterbukaan dan kerja sama lintas lembaga menjadi faktor penting dalam memberantas peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Baca juga: Gerebek 3 Lapas Sekaligus! 53 Napi Positif Narkoba, Polisi Bongkar Jaringan dari Balik Jeruji

Apresiasi tersebut disampaikan Rieke saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Transformasi Kemenimipas yang berlangsung di Kantor Kemenimipas, Senin (16/11/2026). Ia menilai langkah penindakan yang dilakukan bersama Bareskrim Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan bentuk komitmen dalam memperkuat pengawasan di lingkungan lapas.

"Saya sangat mengapresiasi langkah penindakan dan keterbukaan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Polri dan BNN," kata Rieke.

Selain mengapresiasi operasi gabungan tersebut, legislator PDI Perjuangan itu mendorong agar sinergi antarlembaga diperluas dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurutnya, perkembangan kejahatan narkotika saat ini tidak hanya berlangsung secara konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi dan ruang siber.

"Mungkin nanti salah satu unsur yang perlu kita libatkan secara aktif adalah BSSN, karena kejahatan ini sudah di ruang siber," ujarnya.

Rieke juga menilai BSSN dapat mengambil peran dalam memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, termasuk pengelolaan dan pengendalian kamera pengawas atau CCTV di berbagai lembaga pemasyarakatan.

"Termasuk kendali atas CCTV di berbagai lembaga pemasyarakatan," sambungnya.

Lebih lanjut, Rieke menegaskan bahwa pemberantasan narkoba di lingkungan lapas harus disertai pembenahan tata kelola secara menyeluruh. Menurutnya, perbaikan sistem pengawasan dan manajemen pemasyarakatan tidak hanya bertujuan mencegah terulangnya pelanggaran, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas kerja petugas lapas.

Baca juga: HUT Ke-81 RI: 174.791 Narapidana dan Anak Binaan Terima RU dan PMPU 2026

"Gambaran ini mengajak kita melihat lebih jauh bagaimana perbaikan tata kelola dapat mencegah persoalan berulang untuk melindungi masyarakat dan memperkuat kerja para petugas," jelas Rieke.

Ia mengingatkan bahwa setiap tindak pidana yang terjadi di lingkungan lembaga yang dikelola pemerintah harus dianalisis secara komprehensif. Penanganannya tidak boleh hanya berfokus pada pencarian pihak yang dianggap bersalah, tetapi juga harus mengidentifikasi kelemahan sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi.

"Ini bukan persoalan yang bisa kita baca dengan parsial, lalu mencari siapa yang salah ketika ada peristiwa. Tapi kita harus beranjak, bahwa ini persoalan sistem tata kelola yang harus diperbaiki, begitu," pungkasnya.

Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, BNN, dan Kemenimipas melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIB Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis (12/11/2026) dini hari. Dalam operasi tersebut, sebanyak delapan narapidana dinyatakan positif narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urine.

Penggeledahan dilakukan di seluruh blok hunian yang dihuni sekitar 540 narapidana. Petugas juga melaksanakan tes urine secara acak terhadap 27 orang, termasuk narapidana yang sebelumnya telah masuk dalam target operasi.

Baca juga: Lapas Cibinong Perkuat Pembinaan Warga Binaan Lewat Seni Angklung dan Budaya

Operasi serupa sebelumnya digelar di Lapas Kelas IIA Kerobokan, Bali, pada Jumat (30/10/2026). Hasil pemeriksaan menunjukkan 24 narapidana positif narkoba. Petugas juga menemukan sabu seberat 10,36 gram, ekstasi, enam alat isap sabu atau bong, serta 21 unit telepon seluler.

Sementara itu, operasi gabungan di Lapas Kelas II Tarakan, Kalimantan Utara, menemukan dua narapidana positif narkoba. Adapun di Lapas Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, sebanyak 27 orang dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan.

Rangkaian operasi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan dan koordinasi antarlembaga dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Melalui pembenahan tata kelola, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta kolaborasi antara Kemenimipas, Polri, BNN, dan BSSN, diharapkan lingkungan lapas semakin aman, transparan, dan terbebas dari peredaran narkotika.(Beb)

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru