JAKARTA (Realita)- Mabes Polri mengungkap susunan majelis hakim etik dalam sidang terkait kasus penyadapan terhadap presiden dan sejumlah tokoh lainnya dengan terduga pelanggar Irjen Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026).
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan majelis hakim sidang etik Eko Hadi akan dipimpin eks Irjen Kemenkum Komjen Hendro Pandowo.
"Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komisaris Jenderal Polisi Dr. Hendro Pandowo, http://M.Si. selaku Ketua Komisi merangkap anggota, dengan Wakil Ketua Komisi Inspektur Jenderal Polisi Agus Dwi Hermawan," ujar Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Sementara itu, tiga anggota Majelis KKEP yang turut hadir yakni Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo mengatakan sidang etik tersebut digelar di ruang Biro Wabprof Lantai 2 Gedung Propam, Mabes Polri, sejak pukul 09.00 WIB.
"Sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS," imbuhnya.
Adapun dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada Eko Hadi meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan dan ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal.
Pelanggaran itu diduga dilakukan Eko Hadi saat menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
"Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku," pungkasnya.
Sekadar informasi, personel yang telah menjalani sidang etik sebelumnya adalah Irjen Ahrie Sonta. Dia terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat mengakses teknologi Polri untuk melakukan penyadapan. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan teknologi penyadapan yang dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas perbuatannya itu, Irjen Ahrie telah melakukan perbuatan tercela sebagai anggota Polri. Ahrie pun mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari kepolisian.(A1)
Editor : Redaksi