Dewan Pers: Wartawan Minta Uang untuk Hapus Berita Bisa Berujung Pidana

Advertorial

BATAM (Realita) Praktik meminta uang dengan imbalan menghapus pemberitaan menjadi sorotan Dewan Pers.

Wartawan diingatkan agar tidak menyalahgunakan kewenangan jurnalistik untuk mencari keuntungan pribadi melalui ancaman penurunan atau penghapusan berita (take down).

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, menegaskan bahwa tindakan meminta uang disertai ancaman penghapusan berita dapat masuk ke ranah pidana.

Jika menemukan praktik tersebut, masyarakat diminta tidak ragu melaporkannya kepada kepolisian.

"Kalau terbukti melakukan pemerasan, laporkan ke polisi," ujar Muhammad Jazuli, dikutip dari iNewsBatam, pada Senin (16/11/2026).

Jazuli menjelaskan, berita yang telah dipublikasikan pada prinsipnya tidak boleh dihapus hanya karena tekanan atau permintaan pihak yang merasa dirugikan.

Produk jurnalistik yang sudah diterbitkan merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Meski demikian, penghapusan berita tetap dimungkinkan dalam kondisi tertentu.

Hal itu antara lain untuk melindungi anak dari dampak traumatis, persoalan kesusilaan, pemberitaan yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta pertimbangan keamanan negara.

Ketentuan mengenai hal tersebut juga diatur dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber. Keputusan menghapus atau mencabut berita harus didasarkan pada pertimbangan redaksi, bukan karena transaksi atau tekanan dari pihak tertentu.

Jazuli menambahkan, redaksi memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan mencabut pemberitaan apabila ditemukan kesalahan serius.

Namun, kewenangan tersebut tidak boleh dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh uang dari narasumber atau pihak yang diberitakan.

Menurutnya, praktik menjadikan penghapusan berita sebagai alat mencari keuntungan bertentangan dengan prinsip dan etika jurnalistik.

Terlebih jika disertai ancaman agar pihak yang diberitakan bersedia menyerahkan sejumlah uang.

"Jika terdapat unsur ancaman dalam proses tawar- menawar, persoalannya bisa masuk ke ranah pidana," katanya.

Jazuli juga mengingatkan wartawan, khususnya di Kepulauan Riau, agar tetap berpegang pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas. Kesulitan ekonomi, menurutnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan aturan maupun merusak kehormatan profesi.

"Wartawan harus mampu menjaga marwah profesi dan tidak mencoreng nama baik dunia jurnalistik dalam kondisi apa pun. Pers harus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik," pungkasnya.

Editor : Redaksi

Berita Terbaru