Proyek Jalan Selur-Wonodadi Ponorogo Baru 15 Persen, Kontraktor Terancam Di-blacklist!

Advertorial

PONOROGO (Realita)– Proyek pembangunan jalan ruas Selur-Wonodadi, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, terancam berakhir dengan pemutusan kontrak. Hingga pertengahan November 2026, realisasi pekerjaan proyek senilai sekitar Rp 5,5 miliar itu baru mencapai 15 persen. Padahal, waktu penyelesaian kontrak semakin mepet.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo, Jamus Kunto, mengungkapkan capaian fisik proyek tersebut masih jauh dari target. Berdasarkan jadwal pelaksanaan, progres yang semestinya sudah dicapai berada di angka 44 persen. Artinya, terdapat ketertinggalan sekitar 29 poin persentase.

“Masih lima belasan, kasar ya. Nanti kalau kita tajamkan lagi, itu kan nanti kita hitung,” kata Jamus saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

Pemkab Ponorogo sebelumnya telah melakukan Scheduled Contract Meeting (SCM) untuk mengevaluasi keterlambatan pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut, kontraktor diminta mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka sekaligus memaksimalkan sisa waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang masih dapat diperhitungkan sebagai prestasi fisik.

Proyek yang dikerjakan CV Prabu Alam itu memiliki nilai kontrak sekitar Rp 5,5 miliar dari pagu anggaran Rp 7,3 miliar. Perusahaan tersebut beralamat di Perum Barisan Indah N/22, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Kontrak pekerjaan ditandatangani pada September 2026 dengan batas penyelesaian 2 Desember 2026.

Jamus menegaskan, apabila kontraktor gagal memenuhi kewajiban hingga batas akhir kontrak, pemerintah daerah dapat melakukan pemutusan kontrak. Konsekuensinya, jaminan pelaksanaan akan dicairkan sesuai ketentuan. Pemerintah juga akan memperhitungkan pengembalian uang muka berdasarkan capaian pekerjaan.

“Iya, jaminan dipotong progresnya. Terus ketika pekerjaannya tidak tercapai sampai 25 persen, pencairan uang mukanya juga kita cairkan,” ujarnya.

Tak hanya pemutusan kontrak, CV Prabu Alam juga terancam masuk daftar hitam atau blacklist apabila tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

“Karena tidak selesai pekerjaannya sesuai kontrak, selain putus kontrak, pelaksanaannya akan kita blacklist juga,” tegas Jamus.

Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas pekerjaan masih terlihat pada pembangunan talud jalan. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, pihak CV Prabu Alam belum berhasil dikonfirmasi terkait rendahnya progres pekerjaan dan upaya mengejar target penyelesaian sebelum tenggat kontrak berakhir. znl

Editor : Redaksi

Berita Terbaru