JOMBANG (Realita )– Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan sukarela mencuat di lingkungan SMA Negeri Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Persoalan ini menjadi sorotan tajam publik lantaran penarikan dana yang disebut bersifat sukarela tersebut diduga justru mematok nominal wajib sebesar Rp200 ribu setiap bulannya.
Lebih memprihatinkan lagi, siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan belum sanggup melunasi iuran tersebut dikabarkan mengalami tekanan psikologis. Bahkan, muncul dugaan adanya aksi perundungan verbal yang menyasar para pelajar akibat tunggakan pembayaran orang tua mereka.
Kabar ini mencuat dan viral di jagat maya setelah diunggah oleh akun TikTok Kanjeng Sunan. Video tersebut seketika memicu beragam reaksi warganet yang menyoroti kebijakan iuran di SMAN Bareng Jombang.
Dalam tayangan video yang beredar luas, pihak sekolah disebut membebankan iuran rutin bulanan senilai Rp200 ribu kepada setiap wali murid. Sementara itu, keluarga yang masuk dalam kategori ekonomi prasejahtera dan dapat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) disebut memperoleh keringanan tarif menjadi Rp150 ribu per bulan.
"Meski dibungkus dengan istilah sumbangan sukarela, nominal dan penarikan yang dilakukan secara rutin setiap bulan membuat para orang tua merasa terbebani lantaran sifatnya yang mengikat," ujar kreator konten tersebut, Rabu (18/11/2026).
Selain persoalan beban pungutan, dugaan intimidasi terhadap peserta didik turut menjadi perhatian serius. Sejumlah laporan yang dihimpun dalam unggahan viral tersebut mengungkapkan bahwa siswa yang orang tuanya menunggak kerap menerima sindiran hingga perlakuan kurang menyenangkan dari oknum guru.
Situasi tersebut berdampak buruk pada mental siswa. Sejumlah pelajar disebut merasa malu, tertekan, hingga kehilangan fokus saat mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas.
Dugaan praktik pungli dan perundungan verbal ini turut diperkuat oleh kesaksian salah seorang wali murid SMAN Bareng yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia membenarkan adanya penarikan iuran rutin berkedok sumbangan sukarela tersebut.
Menurutnya, banyak orang tua memilih bungkam meski merasa sangat keberatan. Mereka diliputi rasa takut jika protes atau keterlambatan pembayaran justru berimbas pada perlakuan buruk terhadap anak-anak mereka di sekolah.
Baca juga: Kejaksaan Gandeng PPATK, Buka Peluang Penjeratan TPPU di Kasus ESDM
"Para wali murid khawatir jika mereka protes atau menunggak pembayaran, anak-anak di sekolah akan dikenakan sanksi sosial serta menjadi sasaran perundungan secara verbal oleh oknum guru," ungkapnya.
Wagub Jatim Angkat Bicara
Merespons polemik yang berkembang, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memberikan penegasan keras. Ia menyatakan bahwa sekolah negeri dilarang keras melakukan pungutan wajib yang bersifat memaksa.
"Komite sekolah dilarang menarik uang pangkal, uang pembangunan, maupun iuran langsung kepada siswa," tegas Emil.
Emil menerangkan, kebutuhan operasional SMA dan SMK negeri di Jawa Timur pada dasarnya telah ditopang melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Oleh karena itu, partisipasi orang tua dalam bentuk sumbangan harus murni bersifat sukarela tanpa unsur paksaan, terlebih sampai menjadikan siswa sebagai pihak yang menanggung konsekuensinya.
Ia pun mengimbau para wali murid agar berani melapor apabila menemukan praktik pemaksaan iuran maupun tindakan intimidasi terhadap peserta didik.
"Kalau ada yang memaksa atau mengucilkan murid karena tidak ikut iuran atau tidak membeli seragam dari koperasi sekolah, jangan dituruti dan silakan dilaporkan," kata Emil.
Pemerintah, lanjut Emil, tidak melarang partisipasi orang tua dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Namun, mekanisme penggalangan sumbangan wajib didasarkan pada kesepakatan bersama dan tidak boleh menimbulkan tekanan psikologis bagi siswa.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMAN Bareng Jombang, Anik Noerachini, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilayangkan melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/11/2026) belum mendapatkan balasan.
Editor : Redaksi