974 WNA Berada di Madiun Raya, Imigrasi Deportasi Empat Orang Sepanjang 2026

Advertorial

MADIUN (Realita) – Pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Madiun Raya terus diperkuat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kegiatan warga asing sesuai dengan ketentuan keimigrasian, termasuk penggunaan izin tinggal bagi tenaga kerja asing (TKA).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, mengatakan, berdasarkan pendataan hingga November 2026, terdapat 974 WNA yang berada di wilayah kerja Imigrasi Madiun. Jumlah tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti mobilitas warga asing yang masuk maupun meninggalkan wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, warga negara Malaysia tercatat paling banyak, yakni 228 orang. Disusul warga negara China sebanyak 220 orang dan Kamboja sebanyak 121 orang.

Meski demikian, keberadaan warga asing di wilayah Madiun Raya tidak semata-mata didominasi pekerja sektor industri. Sebagian di antaranya merupakan warga asing yang datang untuk menempuh pendidikan agama di sejumlah pondok pesantren.

Kawasan Temboro dan Gontor menjadi salah satu lokasi yang banyak dihuni WNA dengan latar belakang sebagai santri.

“Sebagian besar warga negara asing yang berada di wilayah Madiun merupakan santri yang menempuh pendidikan agama di pondok pesantren. Di antaranya tersebar di kawasan Temboro dan Gontor,” ujar Arief saat menghadiri kegiatan media gathering, Rabu (18/11/2026).

Di tengah pengawasan tersebut, Imigrasi Madiun juga mencatat adanya pelanggaran keimigrasian. Sepanjang Januari hingga November 2026, sebanyak empat WNA telah dikenai tindakan deportasi. Mereka terdiri dari tiga warga negara China dan satu warga negara Malaysia.

Pelanggaran yang menjadi dasar deportasi meliputi masa berlaku izin tinggal yang telah habis atau overstay, serta penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas sebenarnya.

“Pelanggaran yang kami temukan berkaitan dengan masa berlaku izin tinggal yang sudah habis serta penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.

Arief menambahkan, pergerakan pemegang Kartu Izin Tinggal (KIT) di wilayah kerjanya sepanjang tahun ini berkisar antara 150 hingga 200 orang. Kondisi tersebut membuat pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, mengingat jumlah dan aktivitas WNA terus mengalami perubahan.

Khusus terhadap perusahaan yang mempekerjakan TKA, Imigrasi mengingatkan agar pihak sponsor maupun penanggung jawab perusahaan memastikan dokumen keimigrasian pekerjanya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

Kendati demikian, pengawasan tersebut bukan bertujuan membatasi investasi ataupun menghambat masuknya penanaman modal asing. Imigrasi justru mengedepankan langkah persuasif melalui sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan maupun WNA mengenai ketentuan izin tinggal.

“Kami mengedepankan sosialisasi dan edukasi agar perusahaan maupun warga asing memahami ketentuan izin tinggal yang harus dipenuhi. Namun, apabila setelah diberikan pemahaman masih ditemukan pelanggaran, kami akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya. Yw

Editor : Redaksi

Berita Terbaru