Mitra SPPG Kemah di Depan Kantor BGN, Tagih Dana Pembangunan Dapur hingga Rp3 Miliar

realita.co
Aksi menginap di kawasan ruang terbuka hijau di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

JAKARTA- Puluhan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar aksi menginap di kawasan ruang terbuka hijau di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Aksi tersebut berlangsung sejak Senin (16/11/2026) hingga Selasa (17/11/2026) pagi.

Dalam aksi tersebut, para mitra mendirikan sejumlah tenda di area depan gedung BGN. Mereka juga memasang spanduk berisi tuntutan serta karangan bunga sebagai bentuk protes terhadap kebijakan dan persoalan yang belum terselesaikan.

Peserta aksi berasal dari berbagai wilayah, baik mitra aglomerasi maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Mereka di antaranya datang dari Sumatera Utara, Kuningan, Jember, hingga Madura.

Ketua Umum APGI 3T sekaligus anggota presidium aksi, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan para investor di wilayah 3T yang hingga kini belum mendapatkan kepastian terkait status dan hak mereka.

"Sudah 1 tahun kami menunggu tidak ada kepastian, malah ada perubahan status dari investor menjadi pengelola," keluhnya.

Herwil yang berasal dari Gunungsitoli, Pulau Nias, itu mengungkapkan bahwa persoalan utama yang dihadapi para mitra adalah belum terealisasinya pembayaran dana pembangunan dapur MBG, meskipun mereka telah menunggu lebih dari satu tahun.

"Kami sudah berkali-kali, dan sudah 1 tahun lebih menunggu realisasi pembayaran kami," lanjut Herwil.

Menurutnya, pembangunan satu unit dapur SPPG membutuhkan modal yang tidak sedikit. Kondisi tersebut membuat sejumlah investor mengalami tekanan keuangan, bahkan terancam kehilangan aset karena harus menghadapi tagihan dari pihak perbankan maupun toko penyedia material.

"Rata-rata satu dapur itu Rp1,5 M. Kalau di Papua, itu bisa besar, bisa sampai Rp3 M," jelas Herwil.

Selain menuntut penyelesaian pembayaran investasi di wilayah 3T, massa juga mempersoalkan penerbitan SK Kepala BGN Nomor 63551. Kebijakan tersebut dinilai mengubah mekanisme operasional dapur melalui skema sharing cost sekaligus menghapus fasilitas kendaraan bagi mitra.

Perubahan aturan itu disebut berdampak terhadap keberlangsungan operasional dapur, termasuk kesejahteraan relawan. Pengelola terpaksa mempertimbangkan pengurangan jumlah pekerja maupun pemangkasan upah.

"Kalau nggak dikurangi jumlah karyawan, berarti dikurangi gajinya," kata Herwil.

Melalui aksi tersebut, para mitra menyampaikan sejumlah tuntutan kepada BGN. Mereka meminta pemerintah kembali menerapkan petunjuk teknis (juknis) awal atau memberikan ganti rugi sesuai nilai investasi, mencabut SK Nomor 63551, serta membuka ruang komunikasi yang setara antara pemerintah dan mitra.

"Tidak ada yang superior, karena kami ini adalah pemilik fasilitas, BGN adalah pemilik program," tegas Herwil.

Para peserta aksi mengaku telah menyampaikan pemberitahuan kegiatan kepada Polda Metro Jaya dan BGN. Mereka berencana bertahan dan menginap di lokasi hingga Jumat mendatang.

Massa menyatakan tidak akan meninggalkan kawasan kantor BGN sebelum mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan Kepala BGN Sudaryono. Mereka juga berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.ki

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru