Dikepung Rudal Iran, Israel Mulai Cemas

realita.co
Naftali Bennett.

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel,  Naftali Bennett mengatakan Iran sudah mengepung negara Israel dengan rudal-rudalnya. PM Zionis itu kemudian mengisyaratkan kesiapan militernya untuk melawan Teheran.

Pemimpin negara Yahudi yang menggantikan Benjamin Netanyahu ini mengulangi pernyataannya pada hari Selasa (23/11/2021) bahwa Israel tidak akan terikat oleh kesepakatan nuklir baru Iran dengan negara-negara kekuatan dunia.

Baca juga: Israel Serang Ibu Kota Iran, Beberapa Ledakan Terjadi

Negosiasi tidak langsung akan dimulai pada 29 November 2021 untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Kesepakatan yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) itu telah "dikhianati" Amerika Serikat (AS) pada 2018 di era Presiden Donald Trump dengan alasan kesepakatan itu tidak cukup untuk menutup proyek-proyek dengan potensi pembuatan bom nuklir—sebuah pandangan yang dimiliki oleh Israel.

Iran, yang menyangkal berambisi membuat bom nuklir, melanggar janjinya sebagai respons terhadap AS yang menarik diri dari JCPOA 2015. Sejak Amerika menarik diri dari perjanjian itu, Iran nekat melakukan pengayaan uranium yang diperluas.

Baca juga: Presiden Turki Bersumpah, Israel Akan Mendapatkan Balasan Atas Genosida yang Dilakukan di Gaza

Bennett, yang mengambil alih kekuasaan Israel pada Juni lalu, menggambarkan Iran dalam pidatonya telah berada pada tahap paling maju dari program nuklirnya.

Sementara pemerintahnya sebelumnya mengatakan akan terbuka untuk kesepakatan nuklir baru dengan pembatasan yang lebih ketat terhadap Iran, Bennett menegaskan kembali otonomi Israel untuk mengambil tindakan terhadap musuh bebuyutannya itu.

Baca juga: Teroris Israel Serang Masjid di Jalur Gaza, 18 Orang Tewas

“Kami menghadapi masa-masa yang rumit. Ada kemungkinan bahwa akan ada perselisihan dengan teman-teman terbaik kami,” katanya pada konferensi yang diselenggarakan oleh Universitas Reichman.

“Bagaimanapun, bahkan jika ada kesepakatan kembali, Israel tentu saja bukan pihak dalam kesepakatan itu dan Israel tidak diwajibkan oleh kesepakatan itu," ujarnya, seperti dilansir Al Jazeera.jaz

Editor : Redaksi

Politik & Pemerintahan
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru