JAKARTA- Pemerintah sudah menambah bansos untuk bantalan harga BBM subsidi naik. Jumlahnya Rp 24,7 triliun.
Bansos tersebut ternyata tak menyasar UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut UMKM memang tak mendapatkan bansos tapi dipermudah pinjamannya untuk usaha.
Baca juga: Inacraft 2024, PLN Ajak Pelaku Usaha Muda dan Disabilitas Dengan Produk Berkualita
“Bantuan UMKM tidak lewat bansos, karena kita mendorong UMKM dari segi membuat business plan yang matang dan benar. Masukkan dalam rencana bisnis, masukkan rencana pembiayaan, nanti pemerintah bantu,” tuturnya dalam konferensi pers Indonesia Digital Meetup 2022 di Gedung SMESCO, Jakarta, Kamis (1/9).
Teten menyebut salah satu bantuan kepada UMKM diberikan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dia menjamin bank-bank atau perusahaan mitra tak akan menyulitkan pengusaha kecil jika ingin mengajukan pinjaman.
“Sekarang kita bantunya lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Cluster buat penjual UMKM, agar pemulihan UMKM di tengah pandemi semakin cepat. Plotting dengan KUR Cluster itu akan mempermudah perbankan untuk memberikan akses pembiayaan antara agregator dan off taker,” terangnya.
Baca juga: 30 Pelaku UMKM Ikuti Sosialisasi Sertifikasi Halal, Pemkot Surabaya Gandeng Kemenag dan MUI
Dalam konferensi pers tersebut, Teten juga mengajak pelaku UMKM untuk mendaftarkan berjualan secara daring, mengingat tingginya potensi ekonomi digital pada 2030. UMKM juga diminta segera mendaftarkan usahanya secara formal.
“Sekecil apa pun harus bisa dijual online dan masuk ekosistem digital, karena kita kalkulasi 2030 value-nya bisa sampai Rp 5.400 triliun,” ujarnya
Baca juga: 1.388 Anak Yatim di Cilegon Diberi Bantuan Sosial
Teten memaparkan bahwa Indonesia tengah membangun e-katalog nasional agar dapat lebih banyak menggaet pelaku usaha UMKM dan membuka akses bagi mereka ke dunia digital. Pemerintah sudah melakukan roadshow ke daerah-daerah untuk mengajak UMKM secara langsung mendaftarkan diri ke e-katalog pemerintah tersebut.
“Target kita 1 juta produk lokal di e-katalog, baik nasional maupun daerah. Sekarang kita sudah 600 ribu, 400 ribu lagi kita kejar. Kita berusaha jemput bola karena pelaku UMKM masih belum yakin masuk e-katalog. Kita akan adakan pengadaan secara elektronik, penting bagi UMKM daftarkan di katalog kami supaya bisa transaksi digital,” katanya.ini
Editor : Redaksi