JAKARTA- Berita menghebohkan dengan penonaktifan 75 pegawai KPK yang yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.
Yang anehnya apakah pimpinan KPK juga sudah lulus TWK.
Baca juga: Direktur P3S: Pengangkatan 127 ASN di Minut Sudah Prosedural, Jangan Jadikan Komoditas Politik
Bagi saya khusus ubtuk pimpinan dan pegawai KPK nomor 1 di tes yakni Tes Kejujuran dan Tes Integritas.
Di negara maju seperti Jepang, Kprea Selatan dan Amerika lembaga-lembaga bahkan perusahaan ternama seperti Toyota ada uji kejujuran. Mereka yang terlibat korupsi tak akan di terima di perusahaan otomotif terbesar di dunia ini selain ada General Motors dan Ford dari Amerika Serikat.
Baru saya usul KPK harus netral dan independen tak ada relasi pejabat dan tak bisa di undang ke daerah-daerah bahkan kalau perlu telepon selularnya bisa di sadap.
Baru mereka tak pernah terlibat politik praktis. Paling utama langsung saja dari Presiden tanpa uji FPT di DPR.
Sebetulnya pegawai KPK tak perlu harus ASN apalagi penyidik nantinya mereka di bawah Kementerian PAN-RB dan juga Kemendagri ini berisiko dan berpotensi dicopot.
Baca juga: Pemerintahan Prabowo Diminta Tak Pakai Jasa Buzzer dan Influencer
Apalagi pegawai KPK lagi tangani kasus besar. Jadi pada intinya yang dibutuhkan uji kejujuran dan berani.
KPK tak perlu diintervensi oleh siapapun kalau mau negara ini free from corruption (bebas dari korupsi).
Berikut juga calo ln kepala daerah dan pimpinan lembaga negara harus ada tes kejujuran untuk melihat track recordnya seperti apa? Baru uji character building, tes psikologi penting juga, pengetahuan seputar korupsi, pengetahuan umum, bahkan tes etika dan moral.
Baca juga: Airlangga Mundur, Pengamat: Jokowi dan Gibran Berpeluang Jadi Ketum jika AD/ART Diubah
dan kabar terkini 51 berpotensi di pecat KPK dan 24 tes ulang TWK. Saya kira Ketua KPK tak menggubris pernyataan Jokowi agar segera aktifkan 75 pegawai KPK. Tapi saran saya agar Jokowi lebih tegas kalau perlu bisa menonaktifkan Ketua KPK lantaran UU baru lembaga anti rasuah ini di bawah presiden. Sebetulnya ada Dewas KPK tapi sejauh ini tak terlalu berfungsi.
Apalagi para guru-guri besar telah menyurati presiden. Kecurigaan saya ini akan menutup kasus besar yang ditangani penyidik KPK.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie
Editor : Redaksi