JEMBER (Realita) – Centre of Local Economy and Politics Studies (COLEPS) Jember melontarkan kritik tajam terhadap implementasi program Menu Makanan Bergizi (MBG) di sekolah.
Lembaga ini menilai distribusi makanan melalui SPPG di lapangan justru berpotensi membahayakan kesehatan siswa.
Berdasarkan pemantauan, COLEPS menemukan indikasi kuat bahwa makanan yang disalurkan tidak memenuhi standar gizi maupun keamanan pangan.
Kondisi ini dinilai berlawanan dengan tujuan program pemenuhan nutrisi anak yang seharusnya menjadi prioritas.
Situasi tersebut bahkan disebut sebagai bentuk kegagalan pengawasan dalam pelaksanaan program di tingkat distribusi.
“Kami menemukan fakta bahwa menu makan bergizi gratis yang disediakan oleh SPPG tidak layak dan tidak memenuhi standar keamanan pangan bagi siswa,” ujar Direktur COLEPS Jember, Sapto Raharjanto, dalam pernyataan sikap, (26/02/2026).
COLEPS menilai masalah tidak berhenti pada kualitas fisik makanan. Mereka menyebut menu yang diberikan justru cenderung mengarah pada pola konsumsi instan.
Alih-alih menghadirkan gizi seimbang, makanan yang diterima siswa disebut lebih menyerupai junk food dengan kandungan nutrisi rendah.
Praktik ini dinilai menyimpang dari semangat program pemenuhan gizi nasional.
“Menu yang didistribusikan cenderung bersifat junk food dan hanya berprinsip pada logika asal kenyang,” tegas Sapto.
Lebih jauh, COLEPS juga menyoroti aspek higienitas yang dianggap mengkhawatirkan. Temuan di lapangan menunjukkan indikasi proses pengolahan makanan tidak memenuhi standar kebersihan.
Laporan mengenai makanan yang diterima dalam kondisi tidak segar memperkuat kekhawatiran tersebut.
Jika dibiarkan, situasi ini dinilai membuka risiko gangguan kesehatan hingga keracunan massal.
“Kami menemukan indikasi kuat makanan diproses dengan standar kebersihan yang buruk, bahkan ada laporan makanan sudah basi,” katanya.
Selain itu, COLEPS mempertanyakan akuntabilitas anggaran dalam program MBG. Alokasi biaya yang telah ditetapkan dinilai tidak sebanding dengan kualitas makanan yang diterima siswa.
Kesenjangan antara nilai anggaran dan mutu menu dinilai sebagai persoalan serius yang berpotensi menimbulkan praktik penyimpangan.
Hal ini disebut membuka ruang dugaan ketidakefisienan hingga potensi mark up.
“Kualitas makanan yang diterima tidak mencerminkan nilai standar harga yang telah ditetapkan,” ungkap Sapto.
Dalam konteks perlindungan siswa, COLEPS meminta sekolah tidak bersikap pasif terhadap distribusi makanan yang dinilai bermasalah.
Sekolah disebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan konsumsi siswa, bukan sekadar menjadi perantara distribusi.
Langkah tegas dinilai perlu diambil demi mencegah risiko kesehatan yang lebih luas.
“Sekolah harus berani menolak kiriman makanan yang tidak memenuhi standar gizi, kebersihan, dan kesegaran,” tegasnya.
COLEPS juga mendesak dilakukannya audit independen terhadap vendor penyedia makanan.
Selain itu, lembaga ini meminta evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program MBG di lapangan.
Evaluasi dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan sistemik dalam program berbasis anggaran besar tersebut.
“Kami mendesak dilakukan evaluasi total karena dalam praktik di lapangan ditemukan banyak penyimpangan,” pungkas Sapto. (R-Dy).
Editor : Redaksi
