PONOROGO (Realita)- Pelaksanaan program sekolah gratis atau penyetaraan pendidikan bagi remaja putus sekolah di Kabupaten Ponorogo, tampaknya bukan hisapan jempol belaka. Ini setelah Dinas Pendidikan ( Dindik) Kabupaten Ponorogo mendapat jatah anggaran Rp 1,2 miliar untuk pelaksanaan program ini.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Dindik) Ponorogo Nurhadi Hanuri. Ia mengaku anggaran Rp 1,2 miliar itu digunakan untuk oprasional pelaksanaan kegiatan penyetaraan pendidikan.
Baca juga: Terapkan Perda PKL, DPRD Ponorogo Minta Satpol-PP Lakukan Penertiban Pedagang di Zona Merah
" Mulai ajaran tahun baru nanti. Pemkab menyediakan dana Rp 1,2 M untuk biaya oprasional," ujarnya, Minggu (05/02/2023).
Nurhadi mengaku, tak hanya mendapat penyetaraan pendidikan akademis saja. Namun mereka yang ikut dalam program ini, juga mendapatakan pendidikan ketrampilan dan ke wirausahaan, sehingga setelah lulus nanti selain mendapatkan ijasah sesuai dunia kerja saat ini, mereka juga juga mendapatkan ketrampilan kerja.
Baca juga: Jelang Ramadhan, Pemkab Ponorogo Belum Atur Larangan Oprasional THM
" Pendidikan penyetaraan ini didekatkan dengan SKB ( Sanggar Kegiatan Belajar), LPK ( Lembaga Pelatihan Kerja), BLK ( Balai Latihan Kerja) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan modal kepada wirausahawan nantinya," akunya.
Ia mengungkapkan saat pihaknya baru melakukan trasing ke masyarakat, untuk mencari data remaja usia produktif yang putus sekolah. Nantinya merekalah yang akan didorong untuk mengikuti program ini. Kendati demikian, jumlah peserta diklaim bisa menyentuh angka 2.800 orang.
Baca juga: Satgas MBG Ponorogo Bakal Panggil Perwakilan BGN Soal SPPG Banyudono
" Harapan semakin banyak masyarakat yang putus sekolah untuk ikut program ini. Sehingga yang lulus SD bisa lulus SMP, yang SMP bisa lulus SMA," pungkasnya.znl
Editor : Redaksi