SUMENEP (Realita)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan prestasi tersebut merupakan yang keenam kalinya secara berturut-turut
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD 2022 diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Karyadi, kepada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Kamis (25/5/2023).
Baca juga: Festival Pesisir 4 Tuai Apresiasi, SKK Migas–HCML Terima Tiga Penghargaan
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengatakan prestasi yang diraih merupakan hasil kerja keras dan sinergitas dengan elemen masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN dan pimpinan OPD yang telah bekerja keras sehingga meraih WTP," ujar Bupati Fauzi.
Menurutnya, Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel merupakan kewajiban pemerintah untuk membangun daerah.
Oleh sebab itu, Bupati Fauzi berharap kepada seluruh unsur pemerintah dan ASN di lingkungan Pemkab Sumenep untuk menjadikan prestasi opini WTP sebagai motivasi meningkatkan kinerja, khususnya dalam melaksanakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Opini WTP ini harus jadi pemicu semangat seluruh ASN, agar selalu mengelola keuangan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Oleh karenanya, Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep ini berharap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) harus melakukan perbaikan manakala ada temuan catatan dalam melaksanakan program selanjutnya.
Baca juga: Bupati Sumenep Salurkan Tunjangan Kehormatan untuk 1.225 Guru Ngaji
"Selain itu, kami juga berharap seluruh elemen hendaknya terus memberikan dukungan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel," ucap dia, menandasi.
Sekadar diketahui, Pemerintah Kabupaten Sumenep meraih opini WTP dari BPK secara berturut-turut sejak LKPD tahun anggaran 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan LKPD 2022.haz
Editor : Redaksi