JAKARTA - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendorong pendekatan secara sistemik dalam pemberantasan korupsi. Dia mengatakan ingin ada sanksi bagi pejabat yang tak jujur dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Oleh karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan. Jadi intinya demikian, pendekatan secara realistis sistemik. Kita perbaiki kualitas hidup, kita jamin kualitas hidup sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak masuk akal," kata Prabowo dalam acara PAKU Integritas di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).
Baca juga: Ngaku Bawahan Prabowo, Puluhan Korban Dugaan Penipuan Gruduk Polres Madiun Kota
Prabowo kemudian bercerita soal upaya yang dilakukannya untuk mencegah korupsi di Kementerian Pertahanan. Prabowo mengatakan dirinya ingin ada kenaikan pangkat bagi pejabat yang mengurus anggaran besar.
Baca juga: Pemerintahan Prabowo Diminta Tak Pakai Jasa Buzzer dan Influencer
"Sebagai contoh pejabat yang mengendalikan anggaran kontrak-kontrak besar itu diperlakukan sama dengan pejabat yang tidak punya tanggung jawab sebesar itu. Saya melihat di lingkungan tanggung jawab saya di Kementerian Pertahanan ada pejabat yang mengendalikan triliunan dalam kontrak-kontrak pangkatnya sama dengan pejabat yang kerjanya rutin," katanya.
Prabowo mengaku telah mengusulkan agar pejabat yang memiliki tanggung jawab anggaran besar di Kemhan naik pangkat menjadi bintang 3. Namun, katanya, hal itu terhambat birokrasi.
Baca juga: Pengalaman 100 Tahun, Jepang Bersedia Ajari Pemerintahan Prabowo Soal Pelaksanaan Makan Gratis
"Ini sudah saya ajukan sudah 2-3 tahun untuk jabatannya dinaikkan. Mungkin tidak dari gaji, tapi dari kehormatan. Saya mau usulkan pejabat-pejabat di Kemhan yang mengendalikan anggaran begitu besar diberi bintang 3, tapi sampai sekarang ya birokrasi dan sebagainya belum tembus. Itu pertama, jadi sistemik pendekatan," kata dia.ik
Editor : Redaksi