KOTABARU (Realita) - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru bersama pewakilan Guru Honorer melalui Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang langsung dipimpin Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis,S.Sos., didampingi Wakil Ketua l Drs H. Mukhni AF dan Wakil Ketua ll Dr H Muhamad Arif dihadiri anggota Dewan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas BKSDM Kotabaru, dan para Guru Honorer, berlangsung di ruang rapat gabungan komisi DPRD Kotabaru, Senin (29/1/2024).
Baca juga: Gagalnya Pembangunan Jembatan Tanjung Semalantan, DPRD Desak Kontraktor Tak Bonafide Dicoret
Syairi Mukhlis,S.Sos., mengatakan tujuan RDP untuk mencari Solusi Pengangkatan PPPK terkait berkenaan nasib guru Honorer.
“Tujuan agar supaya guru Honorer dapat diperhatikan kesejahteraan mereka,”papar Ketua DPRD Syairi Mukhlis.
Baca juga: DOB Tanah Kambatang Lima Menggema Lagi, DPRD Kotabaru Siap Kawal hingga Tuntas
Lebih lanjut Syairi menyampaikan, Kotabaru memang masih kekurangan tenaga pengajar ,dia meminta supaya guru honorer yang lulus ASN PPPK dapat ditugaskan di sekolah yang masih kekurangan guru tersebut.
“Hampir kurang lebih 1855 guru Honorer yang sudah masuk daftar depodik, semoga yang terdaftar ini dapat segera diusulkan masuk guru ASN PPPK,” pungkasnya.
Baca juga: Anggota DPRD Abdul Basir Desak Perbaikan Jadi Prioritas Utama
Syairi juga berharap di akhir Januari 2024 ini semua tenaga guru honorer ini sudah masuk didatanase BKN agar di akhir 2024 semua bisa masuk menjadi ASN PPPK, PU pungskas nya.hai
Editor : Redaksi